Contoh Surat Perjanjian Lengkap – Part II

Contoh Surat Perjanjian - Pembiayaan

Sebagaimana kita pahami bahwa keberadaan surat perjanjian dalam BISNIS adalah sebuah keniscayaan. Oleh karena itu, anda yang berbisnis harus memahami dan akan lebih baik lagi bisa merancang dan membuat surat perjanjian bisnis tersebut. Dan contoh surat perjanjian ini bisa dijadikan referensi saat anda akan merancang draf surat perjanjian.

Contoh surat perjanjian ini adalah bagian kedua dari sebuah surat perjanjian pembiayaan yang utuh. Saran saya anda yang membutuhkan atau yang ingin tahu, silahkan dipelajari Part I.

Pada bagian kedua ini menyajikan pasal 16 hingga 34 dan bagian penandatanganan pihak-pihak yang bekerjasama.

***

Mengikat kerjasama bisnis dengan surat perjanjian

Pasal 16 (Kelalaian)

Ayat a:

Peristiwa-peristiwa berikut ini merupakan kelalaian:

PENYEWA lalai untuk membayar uang sewa guna usaha, sekalipun untuk 1 (satu) kali angsuran saja.

PENYEWA lalai untuk melakukan pembayaran lain apabila jatuh waktu atau penjamin (borg) atau PENYEWA lalai mematuhi atau melaksanakan salah satu ketentuan perjanjian sewa guna usaha ini.

Apabila YANG MENYEWAKAN dengan alasan yang cukup merasa tidak terjamin lagi kepentingannya atau menurut pendapat yang layak dari YANG MENYEWAKAN dengan memperhatikan semua keadaan yang bersangkutan, telah terjadi perubahan materil yang akan merugikan keadaan keuangan atau keadaan lainnya dari PENYEWA.

PENYEWA meninggalkan Barang Modal.

Dengan terjadinya suatu kejadian kelalaian, YANG MENYEWAKAN atas kehendaknya sendiri dapat tanpa diperlukan pernyataan/penetapan/putusan lalai dari pengadilan instansi manapun juga serta tanpa keharusan menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu atau mengajukan permintaan terlebih dahulu kepada penyewa untuk segera atau salah satu cara, yaitu:

  • Menyatakan semua pembayaran sewa guna usaha harus segera dan seketika dibayar.
  • Melakukan tindakan hukum melalui pihak yang berwajib, instansi pemerintah dan/atau pihak lain untuk memaksa pelaksanaan oleh penyewa.Dan untuk mendapatkan kembali dari penyewa setiap atau semua kerugian dan biaya yang diderita atau dikeluarkan oleh yang menyewakan, dan mulai saat itu penyewa harus segera menghentikan segala bentuk pemakaian barang modal.
  • Mengakhiri hak-hak penyewa berdasarkan perjanjian ini, mengambil kembali barang modal dengan atau tanpa bantuan pengadilan dan/atau alat-alat negara dan/atau pejabat pemerintah dan/atau pihak lain.Serta berhak memasuki tanah dan bangunan serta barang tidak bergerak lainnya yang diduga menjadi tempat penyimpanan barang modal.Dan menuntut semua kerugian langsung atau tidak langsung yang diderita yang menyewakan termasuk biaya-biaya yang dikeluarkan yang menyewakan sehubungan dengan pengambilan kembali barang modal.

Kelalaian dalam Surat Perjanjian

Ayat b:

Dalam hal yang menyewakan menghendaki untuk mengambil kembali barang modal, penewa melepaskan semua hak untuk pemberitahuan sebelumnya serta hak menuntut ganti kerugian yang ditimbulkan karena pengambilan kembali barang modal tersebut.

Dan dengan ini memberi kuasa kepada yang menyewakan untuk menjual atau memindahtangankan barang modal di muka umum atau dibawah tangan dengan harga yang dipandang baik oleh yang menyewakan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada penyewa.

Dengan berakhirnya pernjanjian ini, penyewa atas permintaan yang menyewakan setuju untuk membayar kepada yang menyewakan nilai ganti rugi yang disetujui (yang disebutkan pada butir 9 dalam daftar).

Dan setiap jumlah lain yang pada waktu itu jatuh waktu berdasarkan perjanjian ini, ditambah bunga keterlambatan atas setiap pembayaran yang pada waktu itu tertunggak sampai tanggal pembayaran.

Dan harus membayar seluruh kerugian serta kehilangan keuntungan yang menyewakan dikurangi dengan hasil bersih penjualan barang modal.

Contoh-contoh surat perjanjian
Ayat c:

Untuk keperluan-keperluan ini, penyewa memberi kuasa mutlak yang seluas-luasnya kepada yang menyewakan dengan hak substitusi tidak dapat dibatalkan dengan alasan apapun juga.

Dan oleh karenanya penyewa dan yang menyewakan sepakat untuk membatalkan/mengesampingkan pasal 1814 KUH perdata untuk memasuki setiap tempat di mana barang modal pada waktu itu berada.

Dan memindahkannya dari empat tersebut apabila perslu secara paksa tanpa suatu halangan atau gangguan dari penyewa dan/atau pegawai dan/atau orang yang ditunjuk dan/atau mendapatkan perintah dari penyewa.

Dan setuju bahwa setiap pemasukkan dan pengambilan kembali barang modal tersebut tidak merupakan tindakan memasuki pekarangan tanpa hak.

Semua hak dan upaya hukum dari yang menyewakan berdasarkan perjanjian ini adalah kumulatif dan merupakan tambahan terhadap hak-hak dan upaya-upaya hukum lainnya yang dapat dipergunakan oleh yang menyewakan.

Kelalaian dipihak yang menyewakan untuk melaksanakan dan keterlambatan dalam melaksanakan sesuatu hak, wewenang atau upaya hukum berdasarkan perjanjian ini tidak merupakan suatu pelepasan dari padanya.

Dan pelaksanaan tunggal sebagian dari suatu hak, wewenang atau upaya hukum oleh yang menyewakan berdasarkan perjanjian ini tidak meniadakan wewenang.

Atau upaya hukum oleh yang menyewakan berdasarkan perjanjian ini tidak meniadakan setiap pelaksanaan lain atau lebih lanjut dari padanya atau pelaksanaan dari hakatau upaya hukum lainnya.

Konsekuensi kelalaian surat perjanjian

Ayat d:

Penyewa menjamin dan bertanggung jawab sepenuhnya serta menanggung segala risiko apabila terjadi suatu halangan dari/atau gangguan dalam pelaksanaan yang menyewakan mengadakan pengambilan atau penarikan kembali barang modal baik secara paksa atau tidak.

Ayat e:

Untuk maksid pengakhiran perjanjian sewa guna usaha dan/atau penarikan atau pengambilan kembali barang modal sampai dengan dijualnya barang modal oleh yang menyewakan.

Para pihak dengan ini sepakat untuk mengabaikan dan mengesampingkan pasal 1266 KUH Perdata dan oleh karenanya setiap pelaksanaan hal tersebut tidak perlu dan/atau tidak diharuskan terlebih dahulu meminta keputusan melalui badan peradilan.

Ayat f:

Walaupun yang menyewakan memilih salah satu dari cara penanggulangan yang tercantum dalam pasal ini, namun penyewa tidak dibebaskan dari setiap tanggung jawab kepada pihak-pihak lain yang timbul karenanya.

Merancang Draf Surat Perjanjian

Pasal 17 (Denda Karena Keterlambatan Pembayaran)

Tanpa mengurangi hak yang menyewakan terhadap penyewa berdasarkan perjanjian sewa guna usaha ini.

Maka apabila penyewa gagal membayar apapun juga yang harus dibayar menurut perjanjian sewa guna usaha ini.

Termasuk tapi tidak terbatas pada angsuran sewa guna usaha, ganti rugi yang disetujui dan setiap biaya yang dikeluarkan yang menyewakan untuk kepentingan penyewa dan biaya-biaya yang harus dibayar di muka oleh yang menyewakan untuk penyewa.

Dengan ini menyetujui untuk membayar denda keterlambatan yang ditetapkan pada butir (11) dalam daftar sejak tanggal harus dibayarnya sampai saat pelunasan.

 

Pasal 18 (Opsi untuk Membeli)

Dengan dibayarnya tepat pada waktunya jumlah uang sewa guna usaha dan pembayaran kewajiban lainnya oleh penyewa selama jangka waktu guna usaha.

Dan dengan telah ditaatinya dan dilaksanakannya semua janji pengikatan diri dan ketentuan-ketentuan dari perjanjian ini, pada akhir jangka waktu sewa guna usaha.

Penyewa mempunya opsi untuk membeli barang modal di tempat di mana barang modal berada pada waktu itu dengan harga pembelian yang sama dengan nilai sisa yang disebutkan pada butir 8 pada daftar, ditambah dengan setiap pajak yang dikenakan atasnya.

Penyewa berhak untuk tidak melakukan pilihan untuk membeli dan sebaliknya dapat meminta untuk memperpanjang /memperbaharui masa sewa guna usaha sebagaimana ditentukan dalam pasal 5 perjanjian ini.

Pembayaran dalam surat perjanjian

Pasal 19 (Pembayaran Sebelum Berakhirnya Perjanjian)

Ayat 1:

Penyewa atas persetujuannya yang menyewakan dapat mengakhiri perjanjian sewa guna usaha ini sebelum berakhirnya masa sewa guna usaha tersebut sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 di atas dengan membayar semua sisa nilai pokok pembiayaan yang dikeluarkan oleh yang menyewakan.

Dan denda keterlambatan beserta pembayaran sewa guna usaha yang tertunggak yang wajib dibayar berdasarkan perjanjian ini dan menurut syarat dan ketentuan lain yang ditetapkan oleh yang menyewakan.

Ayat 2:

Demikian juga dalam hal pembayaran sebelum jangka waktu permulaan berakhir penyewa berhak untuk melaksanakan pilihan untuk membeli atau memperpanjang sewa guna usaha.

Pilihan mana harus diberitahukan secara tertulis kepada yang menyewakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dari tanggal pembayaran sebelum jangka waktu permulaan dilunasi seluruhnya.

Opsi Pembelian di surat perjanjian pembiayaan

Pasal 20 (Jaminan dari Penyewa)

Penyewa dengan ini menegaskan bahwa penyewa sendiri telah menunjuk penjual supplier serta menentukan jenis, kualitas, design dan sebagainya dari barang modal serta segala persyaratan dalam kaitannya dengan transaksi jual beli barang modal semata-mata atas kebijaksanaan penyewa sendiri.

Dan penyewa bertanggung jawab sepenuhnya atas penyelesaian apabila timbul suatu sengketa antara penjual/suppliea dengan yang menyewakan.

Yang menyewakan tidak akan membuat suatu pernyataan jaminan baik secara tegas maupun secara tidak langsung mengenai keadaan, design, pengoperasian atau kecocokan barang modal untuk suatu penggunaan tertentu.

Atau suatu pernyataan atau jaminan lainnya akan tetapi yang menyewakan setuju untuk mengalihkan atau dengan cara lain menyediakan kepada penyewa hak-hak yang dimiliki yang menyewakan berdasarkan jaminan-jaminan atas barang modal yang diberikan oleh penjual/supplier atau pabrik barang modal tersebut.

Hak dan Kewajiban di Surat Perjanjian

Pasal 21 (Hak-hak Tertentu yang Menyewakan)

Yang menyewakan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada penyewa dapat menjalankan setiap dan segala cara penanggulangan persoalaan yang tercantum dalam pasal 16 perjanjian ini, jika terjadi salah satu peristiwa-peristiwa berikut ini:

  1. Penyewa telah gagal dalam membayar sejumlah uang yang sudah jatuh waktu dan sebagaimana mestinya menurut perjanjian ini dan perjanjian dengan pihak ketiga lainnya.
  2. Penghentian atau penundaan dengan ancaman hubungan dagang dengan penyewa
  3. Diajukan permohonan pailit baik oleh penyewa maupun oleh pihak ketiga atau penyewa melakukan pemindahan/pengalihan hak milik bagi keuntungan para kreditur
  4. Penyewa membuat suatu permohonan untuk merencanakan atau mengatur kembali pembayaran utang-utang kepada krediturnya (surseance van betaling)
  5. Harta penyewa termasuk barang modal atau harta penjamin terkena sitaan oleh pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang.
  6. Penyewa menolak atau tidak dapat mematuhi syarat-syarat dari perjanjian ini.
  7. Penyewa mengajukan tuntutan dan/atau keberatan/gugatan kepada yang menyewakan melalui pihak yang berwajib atau badan peradilan maka penyewa menyetujui segera menghentikan segala bentuk pemakaian barang modal yang menyewakan tetap dapat melaksanakan seluruh hak-haknya berdasarkan perjanjian sewa guna usaha
  8. Penyewa menjadi subyek surat paksa atau sita tanpa mengindahkan apakah hal ini mempengaruhi barang modal atau tidak.
  9. Barang modal hilang atau rusak berat sehingga perbaikannya tidak dibenarkan menurut pendapat yang menyewakan.
  10. Setiap ijin, persetujuan, atau ijin-ijin dari pemerintah untuk melaksanakan usaha penyewa dicabut atau dibatasi kecuali pencabutan demikian dapat diperbaharui dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender.
  11. Bila penyewa melakukan kompromi, pengaturan atau perencanaan dengan krediturnya atau setiap tindakan demi keuntungan kreditur-kreditur itu.
  12. Bila keputusan pengadilan yang berkekuatan tetap terhadap penyewa tidak dilaksanakan dengan baik dalam waktu lebih dari 14 (empat balas) hari.
  13. Jika penyewa menyia-nyiakan barang modal.

Perubahan Draf surat perjanjian

Pasal 22 (Laporan Usaha dan Lain-lain)

Penyewa dengan segera dan atas permintaan yang menyewakan setiap waktu wajib memberikan laporan tertulis dan secara mendetail mengenai keadaan keuangannya, lokasi serta keadaan barang modal.

 

Pasal 23 (Pengembalian Barang Modal)

Apabila setelah penyewa memenuhi kewajibannya yaitu membayar seluruh apa yang harus dibayar menurut perjanjian ini.

Atau pada waktu perjanjian ini berakhir karena alasan apapun penyewa tidak menggunakan haknya untuk membeli barang modal.

Atau memperpanjang/memperbarui perjanjian lama, maka penyewa wajib menyerahkan barang modal kepada yang menyewakan pada alamat yang menyewakan.

Atau pada alamat yang ditentukan oleh yang menyewakan atau bila dikehendaki oleh yang menyewakan mempersiapkan barang modal dalam keadaan siap untuk diambil oleh yang menyewakan atau wakilnya.

Penyewa akan memikul semua biaya yang dikeluarkan oleh yang menyewakan berkenaan dengan penyerahan, pengiriman atau pemilikan kembali barang modal tersebut oleh yang menyewakan.

Kuasa Surat Perjanjian

Pasal 24 (Tidak Dapat Dibatalkannya Kuasa)

Penyewa setuju bahwa kuasa yang diberikan kepada yang menyewakan menurut atau berkenaan dengan perjanjian ini merupakan bagian yang penting dan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini yang tanpa adanya kuasa tersebut perjanjian ini tidak akan dibuat.

Dan oleh karenanya semua kuasa yang diberikan kepada yang menyewakan tidak dapat dibatalkan /dicabut karena sebab apapun, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada sebab-sebab yang tercantum dalam pasal 1813 dari KUH Perdata,

 

Pasal 25 (Larangan untuk Mengalihkan Hak dan Kewajiban Penyewa)

Ayat 1:

Sewa guna usaha ini khusu diberikan kepada penyewa oleh sebab itu penyewa tidak diperkenankan untuk mengalihkan hak maupun kewajibannnya baik sebagian maupun seluruhnya pada pihak ketiga, kecuali dengan ijin tertulis terlebih dahulu dari yang menyewakan.

Ayat 2:

Tidak ada kewajiban-kewajiban pembayaran penyewa berdasarkan perjanjian sewa guna usaha ini yang dapat diperhitungkan dengan tagihan-tagihan penyewa terhadap yang menyewakan atau penjual/supplier atau wakli-wakil yang menyewakan dan/atau orang yang digantikan serta pengganti-pengganti hak dari yang menyewakan.

Ketentuan Tambahan di Surat Perjanjian

Pasal 26 (Pengalihan Hak yang Menyewakan)

Yang menyewakan dapat tanpa ijin penyewa, mengalihkan atau menjaminkan semua atau sebagian dari hak dan kewajibannya berdasarkan perjanjian sewa guna usaha kepada para kreditur dan/atau pemegang obligasi/wali amanat.

Termasuk haknya untuk memasuki tanah pekarangan dan/atau bangunan-bangunan serta barang tak bergerak lainnya yang menjadi tempat penyimpanan barang modal untuk memeriksa barang modal dan untuk melepaskan/memisahkan serta mengambil kembali barang modal.

 

Pasal 27 (Ketentuan Tambahan dan Judul)

Ayat 1:

Penyewa bersama ini menyetujui bahwa ketentuan tambahan yang diuraikan pada butir 12 dari daftar adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian sewa guna usaha dan perjanjian sewa guna usaha ini akan ditambah atau dirubah menurut kebutuhan dengan persetujuan tertulis penyewa dan yang menyewakan.

Ayat 2:

Dalam hal penyewa adalah suatu badan, maka penyewa tidak akan mengadakan perubahan anggaran dasar dan/atau perubahan susunan pengurus/penanggung jawab serta anggota komisaris/komanditer.

Dan/atau menjual/mengalihkan perusahaannya (saham-sahamnya) baik sebagian maupun keseluruhannya dan/atau menerbitkan/mengeluarkan saham-saham baru tanpa persetujuan tertulis dari yang menyewakan.

Ayat 3:

Setiap perubahan yang dilakukan menurut ayat 2 pasal ini tidak mengakibatkan batalnya perjanjian ini dan hak serta kewajiban penyewa baik para pengurus maupun pemegang saham lama dan baru terikat pada syarat dan ketentuan yang termuat dalam perjanjian ini.

Ayat 4:

Pengurus maupun pemegang saham lama menjamin pula bahwa pengurus maupun pemegang saham baru akan tunduk serta mematuhi seluruh ketentuan dalam perjanjian ini.

Ayat 5:

Judul pasal-pasal dalam perjanjian ini dimaksudkan untuk mempermudah saja dan tidak akan mempengaruhi arti, maksud dan tujuan perjanjian ini.

Judul Surat Perjanjian

Pasal 28 (Toleransi)

Toleransi yang menyewakan dalam menegakkan ketentuan serta syarat-syarat perjanjian sewa guna usaha ini di mana yang menyewakan memberi waktu kepada penyewa tidak boleh ditafsirkan sebagai mempengaruhi atau membatasi hak-hak/wewenang yang menyewakan.

Serta tidak boleh ditafsirkan bahwa bila yang menyewakan membiarkan suatu pelanggaran oleh penyewa sebagai suatu pelepasan pelaksanaan hak dan wewenang yang menyewakan terhadap terjadinya pelanggaran berikutnya/lainnya dari penyewa atas isi perjanjian ini.

 

Pasal 29 (Batalnya Persiapan Pendahuluan)

Perjanjian sewa guna usaha ini mengatur semua hubungan kedua belah pihak dalam perjanjian ini dan menggantikan serta membatalkan segala persetujuan, perjanjian-perjanjian dan kesanggupan sebelumnya, jika ada antara kedua belah pihak baik secara tertulis maupun lisan.

Tuntutan Hukum Surat Perjanjian

Pasal 30 (Pemberitahuan)

Setiap pemberitahuan atau tuntutan oleh pihak yang satu terhadap yang lain menurut ketentuan-ketentuan perjanjian sewa guna usaha harus tertulis dan akan dianggap telah diterima oleh pihak lainnya:

Ayat 1:

Apabila disampaikan langsung oleh salah satu pihak atau kuasanya atau pengacaranya melalui pos tercatat kepada pihak lain ke alamat yang telah disebut dalam bagian awal perjanjian ini dan dengan demikian dianggap telah diterima oleh yang bersangkutan dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung dari tanggal surat tersebut.

Ayat 2:

Apabila disampaikan langsung oleh salah satu pihak atau kuasanya atau pengacaranya ke tangan pihak lain, maka dianggap telah diterima terhitung sejak tanggal penyerahan surat tersebut.

Penyewa harus segera memberitahukan kepada yang menyewakan apabila mengalami hal-hal sebagai berikut:

  • Pindah alamat/tempat tinggal domisili
  • Yang mewakili diganti
  • Sebagian besar usahanya diganti
  • Status perusahaannya berubah.

Toleransi dalam surat perjanjian

Pasal 31 (Definisi)

Dalam perjanjian sewa guna usaha ini berlaku:

Ayat 1:

Apabila dalam pengertian penyewa terdapat dua atau lebih pihak yang tercakup dalam istilah penyewa maka tanggung jawab mereka menuntut perjanjian ini adalah bersama-sama dan sendiri-sendiri atau tanggung jawab renteng.

Ayat 2:

Kata-kata yang menunjukkan jenis pria harus dianggap meliputi jenis wanita dan jenis netral dan kata-kata yang menyatakan arti tunggal adalah termasuk bentuk jamaknya dan sebaliknya.

 

Pasal 32 (Perjanjian Sewa Guna Usaha Mengikat para Pengganti Hak)

Perjanjian sewa guna usaha ini akan mengikat para pengganti hak berdasarkan undang-undang dan orang-orang yang ditunjuk oleh pengadilan untuk menggantikan hak-hak penyewa dan yang menyewakan.

 

Pasal 33 (Hukum)

Mengenai perjanjian ini dan segala akibatnya tunduk pada dan ditafsirkan dalam segala hal sesuai dengan hukum Republik Indonesia  dan kedua belah pihak telah memilih tempat kediaman yang tetap dan seumumnya di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Dengan ketentuan bahwa yang menyewakan bebas untuk mengambil tindakan hukum dalam pengadilan-pengadilan di Republik Indonesia atau di tempat lain untuk melindungi dan melaksanakan ketentuan-ketentuan perjanjian sewa guna usaha ini.

Atau dengan cara lain mendapat pembayaran dari jumlah-jumlah uang yang harus dibayar oleh penyewa berdasarkan perjanjian ini.

Solusis hukum dalam surat perjanjian

Pasal 34 (Ketentuan Lain-lain)

Ayat 1:

Apabila dengan penyewa dibuat lebih dari satu perjanjian sewa guna usaha atau perjanjian lainnya (selanjutnya baik perjanjian sewa guna usaha maupun perjanjian lainnya cukup disebut perjanjian pembiayaan).

Maka semua perjanjian-perjanjian pembiayaan tersebut dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan sehingga yang menyewakan berhak menahan semua dokumen-dokumen pemilikan barang modal.

Atau barang yang memperoleh pembiayaan, jaminan tambahan atau juga bukti surat berharga lainnya yang tercantum dalam semua perjanjian pembiayaan sebelum penyewa melunasi seluruh kewajiban pembayarannya kepada yang menyewakan.

Ayat 2:

Segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian sewa guna usaha secara mutatis-mutandis berlaku juga ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal KUH Perdata dan perundang-undangan lain.

Baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada setelah perjanjian sewa guna usaha dibuat dan/atau peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh yang berwenang dan/atau kebiasaan yang berlaku dan/atau tambahan-tambahan perjanjian lain baik secara tertulis maupun lisan, sepanjang tidak mengurangi arti, maksud dan tujuan perjanjian sewa guna usaha.

Demikian perjanjian sewa guna usaha ini dibuat dan tanda tangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 dibubuhi materai secukupnya dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Penandatanganan Surat Perjanjian

sop akuntansi keuangan powerful

2 Komentar

  1. Surat Perjanjian yang ada disini sangat lengkap, dan cocok untuk diaplikasikan di semua bisnis.
    Apakah ada bentuk yang lebih sederhana, yang lebih mudah untuk dipahami, namun sudah cukup memiliki kekuatan hukum, untuk diaplikasikan di bisnis yang kecil, karena banyak dari mereka berbisnis tanpa membuat Surat Perjanjian (yang legal atau yang benar).
    Terima kasih.

    • Terima kasih pertanyaan mas Agus,

      Menurutku kalau ada yang lengkap kenapa tidak cari yang tidak lengkap.
      Kalaupun perusahaan kecil (misalnya, UKM) dan mereka berurusan dengan perusahaan leasing atau bank misalnya, PASTI surat perjanjiaan selengkap ini.

Komentar ditutup.