Pengertian Aktiva Tak Berwujud (intangible assets) atau aset tak berwujud adalah aset perusahaan yang tidak memiliki bentuk fisik. Aset tak berwujud adalah aset jangka panjang yang berguna dalam kegiatan operasi perusahaan dan tidak ditujukan untuk dijual. Contoh aktiva atau aset tak berwujud antara lain:
- Hak paten,
- Hak cipta,
- Merek dagang, dan
- Goodwill.
Bagaimana penerapan dan perlakuan akuntansi untuk 4 aktiva atau aset tetap tak berwujud tersebut? Bagaimana cara mencatat jurnal aset tetap tak berwujud? Mari ikuti pembahasan rinci beserta contoh sambil ngopi di pagi hari yang cerah berikut ini.
Perlakuan Akuntansi atas Aset Tak Berwujud
Prinsip akuntansi dasar untuk aktiva tak berwujud adalah sama seperti perlakuan akuntansi aktiva atau aset tetap. Bila Anda ingin tahu lebih banyak tentang prinsip akuntansi aktiva tetap itu, silahkan langsung saja baca artikel aktiva tetap. Dan secara singkat saya jelaskan berikut ini…
Pertimbangan utama pengelompokan aktiva tak berwujud dan metode penilaian aktiva tidak berwujud dalam prinsip akuntansi adalah sebagai berikut:
- Menentukan biaya awal, dan
- Menentukan nilai amortisasi.
Apa itu amortisasi?
Pengertian amortisasi adalah jumlah biaya yang dipindahkan ke beban. Amortisasi terjadi karena berjalannya waktu atau penurunan kegunaan aset tak berwujud.
Ketentuan PSAK nomor 19
Sesuai PSAK 19, Paten dan Hak Cipta, diamortisasi selama masa manfaat. Goodwill, tidak diamortisasi, hanya impairment test. Merek tidak diamortisasi, tapi diuji impairment jika ada indikasi penurunan nilai.
Untuk mengenal lebih dekat 4 jenis aktiva tak berwujud dan pencatatan jurnal akuntansi aset tak berwujud, sekarang kita bahas kriteria aset tak berwujud satu-per-satu.
Hak Paten
A: Pengertian Hak Paten
Apa itu hak paten?
Pengertian hak paten adalah hak eksklusif yang diperoleh perusahaan untuk menghasilkan dan menjual barang dengan satu keunikan atau lebih.
Hak paten adalah jenis aset tak berwujud yang diterbitkan oleh pemerintah (dalam hal ini Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual) kepada penemu dengan masa kegunaan 20 tahun. Ketentuan Hak Paten juga membedakan hak paten untuk penemuan sederhana dan penemuan yang lebih canggih.
Untuk penemuan sederhana, hak paten hanya dapat digunakan selama 10 tahun. Suatu perusahaan dapat membeli hak paten dari perusahaan lainnya, atau dapat memperoleh hak paten yang dikembangkan oleh bagian riset dan pengembangannya.
B: Jurnal Penyesuaian Hak Paten
Bagaimana pencatatan hak paten?
Biaya awal dalam hak paten yang dibeli, mencakup imbalan jasa hukum yang terkait, dan di-debit ke akun aset. Biaya ini dihapuskan atau diamortisasi selama estimasi masa kegunaan hak paten.
Periode waktu tersebut dapat kurang dari sisa masa hak paten secara hukum. Estimasi masa kegunaan hak paten juga dapat berubah karena perubahan teknologi atau perubahan selera konsumen. Metode garis lurus biasanya digunakan untuk menentukan amortisasi periodik. Selengkapnya tentang metode penyusutan bisa dipelajari di artikel….

Amortisasi dicatat dengan mendebit akun beban dan mengkredit akun hak paten secara langsung. Akun aset kontra terpisah biasanya tidak digunakan dalam aset tak berwujud.
Perhatikan contoh soal aset tak berwujud berikut ini:
Sebagai ilustrasi diasumsikan bahwa pada awal tahun fiskal, perusahaan mendapatkan hak paten senilai Rp 100.000.000.
Hak paten telah diberikan enam tahun sebelumnya oleh pihak yang berkepentingan. Mesikpun hak paten belum akan habis dalam 14 tahun sisa masa kegunaannya diperkirakan tinggal lima tahun.
Ayat jurnal penyesuaian untuk mencatat amortisasi hak paten pada akhir tahun adalah sebagai berikut:

Selain membeli hak paten, perusahaan dapat mengeluarkan biaya cukup besar dalam mengembangkan hak paten melalui riset dan pengembangannya sendiri.
Biaya Riset
Menurut PSAK 20 biaya riset diperhitungkan sebagai beban operasi berjalan dalam periode terjadinya biaya tersebut, sedangkan biaya pengembangan dapat dikapitalisasi jika memenuhi beberapa persyaratan.
Salah satu persyaratannya adalah perusahaan dapat membedakan biaya pengembangan dari biaya riset dan biaya pengembangan tersebut dapat diukur secara tepat.
Perusahaan juga harus memiliki keyakinan bahwa manfaat ekonomis di masa mendatang dapat diperoleh dari aset yang dihasilkan dari kegiatan dari kegiatan pengembangan tersebut.
Bila terdapat keyakinan yang kurang memadai atas manfaat ekonomis di masa mendatang, maka biaya pengembangan harus dibebankan.