Laporan keuangan desa adalah salah satu bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa yang baik.
Secara umum, laporan keuangan desa terdiri dari laporan keuangan desa yang memiliki komponen kurang lebih sama dengan laporan neraca disebut Laporan Kekayaan Milik Desa yang dapat menggambarkan selisih aset yang dimiliki dengan kewajiban desa.
Jenis kedua adalah laporan keuangan desa yang penyajiannya sama dengan laporan laba rugi perusahaan yaitu Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Desa.
Apa saja jenis, format, komponen, dan langkah-langkah membuat laporan keuangan desa? Mari ikuti pembahasannya berikut ini.
Daftar Isi :
01: Pengertian Laporan Keuangan Desa/Kelurahan
A: Definisi
Laporan keuangan desa adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa selama periode waktu tertentu. Informasi akuntansi ini disusun untuk disampaikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan, yaitu:
1: Internal, yaitu pihak-pihak yang berada dalam struktur penyelenggara urusan pemerintahan desa, yakni Kades, Sekdes, Bendahara dan Kaur atau kepala seksi.
2: Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yaitu pihak yang bertanggungjawab terhadap realisasi penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa atau APB Desa.
3: Pemerintah, adalah pemerintah kabupaten/kota, propinsi, dan pusat. Pihak-pihak tersebut merupakan penanggungjawab penyaluran dan pelaksanaan dana desa yang berasal dari APBN dan APBD.
4: Pihak Lainnya, yakni pihak-pihak selain yang telah disebutkan di atas, antara lain LSM (lembaga swadaya masyarakat) atau NGO (non governmental organization).
B: Latarbelakang Laporan Keuangan Desa
Berikut ini latarbelakang disusunnya laporan keuangan desa, yaitu:
Dana yang disalurkan ke desa adalah milik publik atau masyarakat yang dialokasikan melalui pemerintah pusat dan daerah, oleh karena itu publik juga menuntut akuntabilitas dan pertanggungjawaban dalam mengelola dana-dana tersebut. Maka dari itu, perlu disusun laporan keuangan desa sebagai bentuk pertanggungjawaban dan informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan.
C: Tujuan dan Fungsi Laporan Keuangan Desa
Apa tujuan penyusunan laporan keuangan desa?
Sebagaimana telah disampaikan pada latarbelakang di atas, tujuan laporan keuangan desa adalah untuk meningkatkan keterbukaan atau transparansi informasi serta akuntabilitas keuangan desa
Apa fungsi dan manfaat laporan keuangan bagi desa?
Secara umum manfaat laporan keuangan desa adalah sebagai berikut:
- Bisa dipakai oleh pihak internal dan eksternal desa.
- Laporan keuangan yang disusun sesuai dengan kualitas standar akuntansi keuangan akan meningkatkan kredibilitas pemerintah desa.
- Sebagai salah satu bentuk penerapan good and clean governance.
Apa saja tugas Carek atau Sekretaris Desa.
02: Jenis Laporan Keuangan Desa
Laporan keuangan desa meliputi laporan apa saja? Laporan keuangan desa terdiri dari:
A: Laporan Realisasi Anggaran Desa (LRA)
Pegertian Laporan Realisasi Anggaran Desa adalah laporan keuangan yang menyajikan jumlah anggaran dan realisasi dari penerimaan, belanja, dan pembiayaan dari pemerintah desa selama periode pelaporan.
Hal-hal yang perlu disajikan dalam laporan realisasi anggaran desa atau LRA antara lain:
1: Penerimaan Desa, contohnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Pendapatan Lain-Lain
2: Kebutuhan Belanja Desa, antara lain: Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal dan Belanja Tak Terduga (berdasarkan jenis belanja)
3: Hasil perhitungan antara penerimaan dengan kebutuhan belanja deda adalah berupa Surplus/Defisit.
4: Penerimaan dana untuk membiayai operasional desa.
5: Penyajian saldo akhir Pembiayaan Anggaran Desa, dan antara realisasi, selisih ini bisa negatif atau positif.
6: Anggaran Desa, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam Anggaran Desa selama satu periode pelaporan
7: Informasi Kas : Saldo Awal Kas, Penerimaan Kas, Pengeluaran Kas, dan Saldo Akhir Kas
B: Laporan Kekayaan Milik Desa
Pengertian laporan kekayaan milik desa adalah laporan yang menyajikan informasi tentang aktiva atau kekayaan, utang pemerintah desa pada tanggal tertentu, misalnya 31 Desember 202X dan pelaporan perubahan kekayaan selama periode akuntansi, contohnya dari tanggal 1 Januari 202X sampai dengan 31 Desember 202X.
Informasi-informasi yang disampaikan ini dibutuhkan oleh user untuk melakukan analisis dan penilaian terhadap kinerja pemerintah desa dalam mengelola dan menyelenggarakan aktivitas pemerintahan desa di waktu sekarang dan masa yang akan datang.
3: Catatan atas Laporan Keuangan Desa
Pemerintah Desa harus mengungkapkan semua informasi penting, baik yang telah tersaji dalam Neraca dan LRA maupun yang tidak tersaji, pada Catatan atas Laporan Keuangan Desa
Informasi Umum tentang Entitas Pemerintah Desa
Informasi tentang geografis dan kondisi umum Desa, potensi dan sumber pendapatan masyarakat
Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian realisasi pendapatan dan realisasi belanja
Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada LRA dan Neraca
Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam LRA dan Neraca
Catatan atas Laporan Keuangan Desa disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Keuangan Desa harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan Desa
03: Struktur dan Unsur Laporan Keuangan Desa
Adalah struktur dan bagian-bagian yang menyusun sebuah laporan keuangan desa.
A: Struktur dan Unsur LRA
Berikut ini unsur, komponen, atau elemen-elemen dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Desa:
(A). Pendapatan Desa
Ada 3 (tiga) sumber pendapatan desa, yaitu:
1: Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan ini bersumber dari hasil usaha, swadaya, partisipasi dan gotong royong, serta pendapatan lain-lain asli desa yang sah.
2: Pendapatan Transfer
Jenis penerimaan ini antara lain:
- Dana desa
- Bagian dari hasil pajak dan retribusi
- Alokasi dana desa
- Bantuan yang berasal dari propinsi
- Bantuan dari kabupaten dan kota
3: Pendapatan Lain-lain
Jenis pendapatan ini antara lain hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat, dan pendapatan lain yang sah.
(B). Belanja Desa
Jenis belanja desa dibedakan menurut bagian atau bidang yang ada dalam pemerintahan desa, antara lain:
1: Bagian Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, yang meliputi:
- Penghasilan tetap dan tunjangan belanja pegawai
- Operasional perkantoran, antara lain:
- belanja modal; komputer, meja kursi
- barang dan jasa; alat tulis kantor, benda pos, pakaian dinas dan atribut, alat dan bahan kebersihan, perjanalan dinas, pemeliharaan, air, listrik, telepon, honor.
- Operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD); ATK, penggandaan, konsumsi rapat.
- Dana operasional Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW)
2: Bagian Pelaksanaan Pembangunan Desa, yang termasuk dalam bagian ini, yaitu:
- Perbaikan saluran irigasi; upah kerja dan honor, belanja semen dan material.
- Peningkatan mutu jalan desa
3: Bagian Pembinaan Kemasyarakatan
- Aktivitas pembinaan ketentraman dan ketertiban; honor pelatih, konsumsi dan bahan pelatihan; honor dan konsumsi.
4: Bagian Pemberdayaan Masyarakat
- Training aparatur pemerintahan desa, termasuk kepala desa atau lurah.
5: Bidang Tidak Terduga, misalnya aktivitas kejadian luar biasa, belanja konsumsi, obat-obatan, dan honor.
(C). Pembiayaan Operasional Desa
Ada 2 unsur dalam menyajikan pembiayaan desa, yaitu:
1: Penerimaan Pembiayaan, meliputi:
- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)
- Pencairan dana cadangan
- Hasil kekayaan desa yang dipisahkan
2: Pengeluaran Pembiayaan, meliputi:
- Pembentukan dana cadangan
- Penyertaan modal desa
B: Laporan Kekayaan Milik Desa
Komponen-komponen yang menyusun laporan kekayaan milik desa adalah sebagai berikut:
(A). Aset Desa
Ada dua jenis aset yang dimiliki desa, yaitu:
1: Aset Lancar (current asset)
Adalah jenis aset desa yang mudah untuk dicairkan, antara lain:
- Kas desa; rekening kas desa, uang kas di bendahara desa, kas lainnya, setara kas.
- Investasi jangka pendek; deposito, saham, investasi jangka pendek lainnya.
- Piutang; sewa tanah, sewa gedung, piutang transfer dana desa, piutang bagi hasil PAD kab/kota, piutang pendapatan lainnya.
- Persediaan; kertas segel, materai, barang habis pakai, bahan/material, persediaan barang lainnya.
2: Aset Tidak Lancar (fixed asset)
- Investasi permanen; penyertaan modal pemerintah desa
- Aset tetap; tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, jaringan
- Aset tetap lainnya; buku, terbitan, barang-barang perpustakaan, barang kebudayaan, alat olahraga, tanaman
- Dana cadangan
- Aset tidak lancar lainnya
(B). Kewajiban Desa
1: Kewajiban jangka pendek
- Utang perhitungan pihak ketiga; iuran jaminan kesehatan, utang pajak, utang jaminan.
- Utang bunga kepada bank dan lembaga keuangan bukan bank, utang bunga dalam negeri lainnya.
- Bagian lancar utang jangka panjang sektor perbankan dan lembaga keuangan bukan bank.
- Pendapatan diterima dimuka; kelebihan pembayaran dari pihak ketiga.
- Utang jangka pendek lainnya
2: Kewajiban jangka panjang
- Pinjaman jangka panjang; utang dalam negeri sektor perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, utang dalam negeri lainnya.
- Utang jangka panjang lainnya.
C: Catatan Atas Laporan Keuangan Desa
Untuk melengkapi laporan keuangan desa ini, berikut ini disajikan poin-point penting yang perlu disampaikan sebagai catatan atas laporan keuangan desa, yaitu:
1: Informasi umum;
Pada bagian ini dijelaskan hal-hal yang sifatnya umum, antara lain tentang profil desa dan kebijakan teknis yang dilakukan. Informasi ini penting agar, pengguna laporan keuangan desa memahami kondisi umum entitas yang menyajikan laporan.
2: Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
Pos-pos komponen LRA yang memerlukan penjelasan secara lebih rinci bisa disajikan di bagian ini, dan berikut ini beberapa pos tersebut:
A: Pendapatan Desa
- Pendapatan Asli Desa
- Pendapatan Transfer
- Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah
B: Belanja Desa
Dalam menjalankan dan melakukan aktivitasnya pemerintahan desa memerlukan dukungan baik fisik maupun non fisik. Bila dua hal bisa terpenuhi dengan baik, maka akan sangat mendukung kegiatan aparat desa dalam melakukan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.
Untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan itu maka pemerintah desa melakukan belanja barang dan jasa. Dan agar proses ini berjalan dengan baik tanpa ada penyalahgunaan, maka desa perlu manyajikannya dalam laporan keuangan.
C: Surplus/Defisit Desa
Bagian ini merupakan hasil perhitungan pendapatan desa dikurangi belanja. Bila selisih itu nilainya positif maka surplus, namun sebaliknya, jika hasil perhitungan tersebut negatif berarti defisit.
D: Pembiayaan Desa
- Penerimaan Pembiayaan
- Pengeluaran Pembiayaan
E: Sisa Lebih (Kurang) Perhitungan Anggaran Desa
3: Penjelasan atas Pos-Pos Neraca/Laporan Kekayaan Desa
Bagian ini menjelaskan tentang pos-pos yang memerlukan penjelasan lebih lanjut, penjelasan ini disampaikan agar transparan dan tidak menimbulkan multi tafsir apalagi dugaan-dugaan yang belum tentu terbukti kebenarannya. Berikut ini pos-pos yang perlu mendapat penjelasan:
A: Aset
Berikut ini beberapa kekayaan desa atau aset yang perlu dilengkapi dengan penjelasan, yaitu:
- Kas
- Piutang
- Persediaan
- Investasi
- Aset Tetap
- Aset Lainnnya
- Daftar Aset yang Belum Diketahui Nilainya
B: Kewajiban
Adalah sesuatu yang menjadi tanggungan desa dan perlu diselesaikan ketika sudah jatuh tempo, seperti utang jangka pendek dan jangka panjang dalam negeri.
C: Ekuitas
4: Daftar Lampiran
Bila ada berkas, dokumen dan hal-hal yang tidak tersaji di laporan, disinilah tempatnya.
04: Contoh Format Laporan Keuangan Desa
Bagaimana format bentuk laporan keuangan desa? Untuk membantu memudahkan memahaminya berikut ini disajikan contoh format laporan:
A: Contoh Format LRA
1: Bagian I : Pendapatan Desa
2: Bagian II : Belanja Desa
3: Bagian III : Pembiayaan Desa
B: Contoh Laporan Kekayaan Milik Desa
Perhatikan contoh Laporan Kekayaan Milik Desa berikut ini:
1: Bagian I : Aset Desa
2: Bagian II : Kewajiban
05: Cara Membuat Laporan Keuangan Desa
Tata cara penyusunan laporan keuangan desa bisa dirangkum sebagai berikut:
A: Tahap Pencatatan
Inilah langkah awal dari proses penyusunan laporan keuangan desa. Pada tahap ini kita melakukan analisis terhadap bukti-bukti akuntansi seperti inivoice, faktur, nota, selanjutnya dilakukan pencatatan ke dalam buku jurnal sesuai account.
Bagaimana cara mencatat bukti transaksi bisnis?
Sistem pencatatan dalam akuntansi ada tiga, yaitu:
1: Single Entry
Adalah metode pencatatan transaksi bisnis dengan satu kali pencatatan. Setiap transaksi yang mengakibatkan bertambahnya saldo account akan dicatat sebagai penerimaan, dan sebaliknya yang mengakibatkan berkurangnya kas dicatat sebagai pengeluaran.
2: Double Entry
Sistem ini dikenal sebagai sistem pencatatan berpasangan. Dalam sistem ini, setiap transaksi keuangan akan dicatat minimal dalam dua akun di sisi debit dan kredit. Dua sisi tersebut harus balance atau seimbang.
Perhatikan contoh berikut ini:
Perusahaan A mengeluarkan uang untuk membeli aset tetap berupa kendaraan bermotor roda empat senilai Rp 200.000.000. Transaksi keuangan ini akan dicatat oleh perusahaan A sebagai berikut:
Kendaraan Bermotor Roda Empat (Aset Tetap) … Rp 200.000.000 (Debit)
Cash Bank …. Rp 200.000.000 (Kredit)
Perhatikan cara pencatatan di atas, satu transaksi akan mempengaruhi minimal dua account, yaitu Aset Tetap dan Cash Bank. Account Aset Tetap dicatat sebagai Debit karena transaksi pembelian aset (kendaraan) menyebabkan kenaikan saldo account tersebut.
Pengaruh terhadap akun yang lain, yaitu Cash Bank justeru menurunkan nilai saldonya, sehingga dicatat sebagai kredit.
***
Agar semakin terang benderang, perhatikan satu lagi contoh berikut ini:
Pemerintah Desa Wismulyo membeli barang habis pakai (alat tulis kantor) sebesar Rp 250.000 dengan uang muka Rp 100.000. Pada akhir periode pembukuan pemerintah Desa Wismulyo melunasi kekurangan pembayaran dan dilakukan penghitungan terhadap bahan habis pakai, dan ternyata tersisa senilai Rp 50.000. Bendahara Desa Wismulyo akan mencatat transaksi tersebut seperti berikut ini:
1: Pencatatan ketika pembelian barang habis pakai
Barang Habis Pakai … Rp 250.000 (Debit)
Kas (Uang Muka) …. Rp 100.000 (Kredit)
Utang ….. Rp 150.000 (Kredit)
2: Pencatatan waktu pelunasan utang
Utang ….. Rp 150.000 (Debit)
Kas ……………. Rp 150.000 (Kredit)
3: Proses penyesuaian persediaan barang habis pakai
Beban Barang Habis Pakai ….. Rp 200.000 (Debit)
Barang Habis Pakai ….. Rp 200.000 (Kredit)
Penjelasan:
Jadi, barang habis pakai yang digunakan selama periode berjalan adalah senilai Rp 200.000, dan saldo akhir account Barang Habis Pakai adalah:
= Rp 250.000 – Rp 200.000
= Rp 50.000
3: Triple Entry
Sistem pencatatan triple entry adalah pengembangan dari sistem pencatatan double entry, yaitu menambah dengan mencatat pada buku anggaran sehingga akan berpengaruh pada sisa anggaran. Sistem triple entry biasa dipakai pada pemerintahan, seperti pejabat penatausahaan keuangan (PKK), satuan kerja pemerintah daerah (SKPD), dan satuan kerja pengelola keuangan daerah (SKPKD).
B: Tahap Pengklasifikasian
Setelah kita melakukan pencatatan bukti-bukti transaksi bisnis, tahap selanjutnya adalah melakukan pengklasifikasian atau penggolongan. Proses ini biasa dikenal dengan posting atau memindahkan catatan transaksi bisnis ke dalam buku besar sesuai dengan nomor rekening dan posisi debit kredit.
C: Tahap Pengikhtisaran
Untuk memudahkan pekerjaan ini, kita membuat neraca saldo sebelum disesuaikan. Proses selanjutnya adalah melakukan proses penyesuaian. Ringkasan proses-proses ini selanjutnya di satukan dalam sebuah tabel berkolom yang biasa di kenal sebagai kertas kerja atau neraca lajur.
Selain sebagai ringkasan, neraca lajur ini juga bisa digunakan sebagai alat untuk memeriksa kembali proses sebelumnya, apakah sudah benar atau masih ada kesalahan. Cara untuk melakukan pengecekan adalah dengan memeriksa jumlah setiap kolom debit dan kredit neraca lajur, pastikan bahwa jumlahnya sudah balance.
Bila masih ada selisih, maka periksalah kembali di buku jurnal, apakah jumlah sisi debit dan kredit sudah sama atau belum? Jika kesalahan itu belum diketemukan, pemeriksaan dilanjutkan ke buku besar, apakah proses posting sudah dilakukan dengan semestinya atau ada yang terlewatkan? Lakukan hingga kesalahan itu ditemukan, kemudian lakukan pembetulan.
D: Tahap Pelaporan
Tahap ini adalah langkah akhir proses penyusunan laporan keuangan desa. Aktivitas yang dilakukan adalah sebagai berikut:
1: Membuat Laporan Pertanganjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Laporan ini secara garis besar menyajikan total anggaran dan realisasi dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa dalam periode waktu tertentu. Laporan keuangan desa inilah yang penyajiannya sama dengan laporan laba rugi perusahaan.
2: Menyusun Laporan Kekayaan Milik Desa. Laporan ini menyajikan kondisi aset lancar, aset tidak lancar, dan liabilitas pemerintah desa pada tanggal dibuatnya lapoaran. Misalnya 31 Desember 20XX. Laporan keuangan desa inilah yang memiliki komponen kurang lebih sama dengan laporan neraca yang dapat menggambarkan aset yang dimiliki oleh desa.
06: Kesimpulan
Penyusunan laporan keuangan desa adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa yang disampaikan kepada pihak-pihak terkait, seperti pemerintah dan masyarakat.
Prinsip dan konsep dasar akuntansi harus dipatuhi dalam menyusun laporan untuk memudahkan pemerintah desa sebagai pihak yang membuat dan pihak eksternal untuk membaca dan membandingkan dengan laporan keuangan pemerintah desa lain.
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat membantu memudahkan untuk mempercepat proses penyusunan laporan, misalnya adanya aplikasi siskeudes. Maka manfaatkanlah secara bijak sesuai kebutuhan.
Dan bila Anda ingin membuat laporan menggunakan template Excel, langsung saja baca informasinya tentang SOP Accounting Tools.
Demikianlah yang bisa kami bagikan mengenai makalah laporan keuangan desa, semoga bermanfaat dan terima kasih.
