Cara Menghitung PPh Pasal 21 Pegawai Tidak Tetap dan Bukan Pegawai (Case Study)

Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, dan imbalan kepada bukan pegawai adalah objek PPh Pasal 21.

Bagaimana cara dan proses menghitung pajak penghasilan pasal 21 atas pegawai tidak tetap dan bukan pegawai? Artikel ini akan membahasnya lengkap disertai contoh case study yang biasa terjadi di dunia nyata. Yuk langsung saja baca tulisannya hingga selesai.

Pegawai Tidak Tetap Menerima Penghasilan Tidak Diterima Secara Bulanan

Salah satu objek PPh Pasal 21 adalah penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan.

Bagaimana cara menghitung besarnya PPh 21 pegawai tidak tetap?

Berikut disajikan beberapa contoh kasus:

1: Upah Harian dengan Jumlah Penghasilan Bruto sampai Rp 2.500.000 Sehari

Bagaimana cara menghitung pajak atas pegawai tidak tetap dengan upah harian sampai Rp 2,5 juta?

Perhatikan contoh kasus berikut ini:

Pak Karta bekerja di PT P. Pada bulan Januari 2024, dia melakukan pekerjaan selama 20 hari dan memperoleh penghasilan yang dibayarkan secara harian sebesar Rp 500.000 per hari.

Berapa PPh Terutang Pak Karta?

Yuk kita analisis.

Tarif:

Berdasarkan jumlah penghasilan bruto sehari sebesar Rp 500.000, besarnya PPh Pasal 21 terutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Pak Karta dalam sehari dihitung berdasarkan tarif efektif harian sebesar 0,5%

Besarnya pemotongan PPh 21:

Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Pak Karta per hari:

= 0,5% x Rp 500.000
= Rp 2.500

Catatan:

1. PT P memotong Pajak Penghasilan Pasal 21 Pak Karta dan membuat bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Pak Karta.
2. Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong oleh PT P merupakan kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Tahun Pajak 2024 Pak Karta.

2: Upah Borongan dengan Jumlah Penghasilan Bruto sampai Rp 2.500.000 Sehari

Bagaimana langkah-langkah menghitung PPh pasal 21 pegawai tidak tetap dengan upah borongan sampai Rp 2,5 juta sehari?

Perhatikan case study berikut:

Pak Leon bekerja pada PT 0. Pada bulan Juni 2024, dia melakukan pekerjaan selama 10 (sepuluh) hari. Setalah menyelesaikan pekerjaan tersebut, dia memperoleh penghasilan sebesar Rp 4.500.000.

Hitunglah besarnya pemotongan pajak penghasilan Pak Leon.

Hitung penghasilan harian:

Rata-rata jumlah penghasilan bruto sehari yang diterima atau diperoleh Pak Leon :

= Rp 4.500.000 : 10
= Rp 450.000

Berdasarkan rata-rata jumlah penghasilan bruto sehari sebesar Rp 450.000. Besarnya PPh Pasal 21 terutang atas penghasilan tersebut dalam sehari dihitung berdasarkan tarif efektif dengan tarif sebesar 0% (nol persen).

Pajak Penghasilan Pasal 21:

= 0% x Rp 450.000
= Rp 0,00

Catatan:

1. PT O tidak memotong Pajak Penghasilan Pasal 21 Pak Leon, tetapi tetap wajib membuat bukti pemotongan PPh Pasal 21.
2. Atas bukti pemotongan PPh 21 tersebut, Pak Leon wajib melaporkan penghasilan yang diterima dari PT 0 tersebut dalam SPT Tahun Pajak 2024.

3: Upah Satuan dengan Jumlah Penghasilan Bruto Lebih dari Rp 2.500.000 Sehari

Berikut ini contohnya:

Cak Man bekerja pada PT N. Dia dibayar harian berdasarkan jumlah unit dengan besaran penghasilan yang dibayarkan adalah sebesar Rp 300.000 per unit. Dia menyelesaikan perbaikan sebanyak 10 unit dalam sehari dan menerima penghasilan sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah).

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan yang diterima Cak Man sebagai berikut:

Tarif:

Berdasarkan jumlah penghasilan bruto sehari sebesar Rp 3.000.000, maka besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang atas penghasilan yang diterima Cak Man dihitung dengan menggunakan tarif Pasal 17 ayat ( 1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan dikalikan dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto sehari.

Besarnya pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan yang diterima Cak Man:

= 5% x 50% x Rp3.000.000
= Rp75.000

Catatan:

1. PT N memotong Pajak Penghasilan Pasal 21 Cak Man sebesar Rp 75.000 dan membuat bukti pemotongan PPh 21.
2. Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong oleh PT N merupakan kredit pajak dalam SPT Tahun Pajak 2024 Cak Man.

4: Upah Borongan dengan Jumlah Penghasilan Bruto Lebih dari Rp 2.500.000 Sehari

Bagaimana cara menghitung PPh terutang atas upah borongan dengan jumlah lebih dari Rp 2,5 juta?

Perhatikan case study berikun

Pak Zen bekerja pada PT A, dengan tugas melakukan pengecekan material selama 5 (lima) hari. Atas penyelesaian pekerjaan tersebut, Pak Zen menerima atau memperoleh penghasilan sebesar Rp 15.000.000.

Hitung PPh Terutang Pak Zen?

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan Pak Zen sebagai berikut:

Menghitung penghasilan rata-rata perhari:

= Rp 15.000.000 : 5
= Rp 3.000.000.

Menentukan tarif:

Berdasarkan rata-rata jumlah penghasilan bruto sehari sebesar Rp3.000.000, besarnya tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan dikalikan dengan 50% (lima puluh persen) dari rata-rata jumlah penghasilan bruto sehari.

Jumlah Pemotongan:

Besarnya pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Pak Zen per hari sebesar

= 5% x 50% x Rp 3.000.000
= Rp75.000.

Catatan:

1. PT A memotong Pajak Penghasilan Pasal 21 Pak Zen dan membuat bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Pak Zen
2. Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong oleh PT A sebesar Rp 375.000 adalah kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Tahun Pajak 2024 Pak Zen.

Pegawai Tidak Tetap Memperoleh Penghasilan Diterima secara Bulanan

Bagaimana cara menghitung PPh 21 atas pegawai tidak tetap yang memperoleh penghasilan secara bulanan?

Perhatikan contoh berikut:

Pak Nano bekerja sebagai pemetik teh di perkebunan milik PT M. Dia berstatus tidak menikah dan tidak memiliki tanggungan. Pak Nano menerima upah yang dibayarkan secara bulanan berdasarkan hasil panen yang diperolehnya.

Hitung jumlah pemotongan pajak penghasilan Pak Nano.

Pembahasan dan jawaban:

Berdasarkan status Penghasilan Tidak Kena Pajak (TK/0), besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Pak Nano dihitung berdasarkan tarif efektif bulanan kategori A.

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Pak Nano selama tahun 2024 sebagai berikut:

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada setiap Masa Pajak

Catatan:

1. PT M membuat bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Pak Nano setiap bulan, termasuk di bulan-bulan saat Pajak Penghasilan Pasal 21 nihil.
2. Pak Nano wajib melaporkan penghasilan yang diterima atau diperoleh dari PT M dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Tahun Pajak 2024.
3. Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong oleh PT M merupakan kredit pajak dalam SPT Tahun Pajak 2024.

Cara Menghitung PPh 21 Bukan Pegawai

Imbalan kepada bukan pegawai adalah objek pajak PPh pasal 21, seperti honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan.

Bagaimana cara menghitung pajak penghasilan pasal 21 bukan pegawai?

Yuk baca dan pelajari perhitungannya dalam 4 case study berikut ini:

1: Jasa Sehubungan dengan Pekerjaan Bebas

Bagaimana langkah-langkah menghitung pajak atas jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas?

Mari baca contoh berikut:

Pak Unang adalah seorang pengacara, dan sedang menangani sengketa kasus penyalahgunaan hak cipta milik PT F.  Atas penyelesaian kasus tersebut, memperoleh imbalan dari PT F sebesar Rp 400.000.000.

Berapa PPh pasal 21 atas pengasilan tersebut?

Pembahasan:

Tarif:

Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang atas penghasilan jasa sehubungan dengan Pekerjaan Bebas yang diterima atau diperoleh Pak Unang dihitung dengan menggunakan tarif Pasal 17 ayat ( 1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan dikalikan dengan dasar pemotongan dan pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Bukan Pegawai.

Penghitungan Dasar Pemotongan:

Dasar pemotongan dan pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Pak Unang:

= 50% x Rp 400.000.000
= Rp200.000.000,00

Jumlah Pemotongan:

Besarnya pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Pak Unang:

= (5% x Rp 60.000.000) + (15% x Rp 140.000.000)
= Rp 24.000.000.

Catatan:

1. PT F memotong Pajak Penghasilan Pasal 21 Pak Unang sebesar Rp 24.000.000 dan membuat bukti pemotongan.
2. Pak Unang wajib melaporkan penghasilan yang diterima atau diperoleh dari PT F dalam SPT Tahun Pajak 2024.
3. PPh Pasal 21 yang telah dipotong oleh PT F adalah kredit pajak dalam SPT Tahun Pajak 2024

2: Jasa Dokter yang Melakukan Praktik di Rumah Sakit dan/atau Klinik

Bagaimana menghitung PPh Pasal 21 Atas Jasa Dokter yang melakukan praktik di rumah sakit atau klinik?

Berikut ini contohnya:

Dokter Rian adalah dokter spesialis anak yang melakukan praktik di Rumah Sakit ABC dengan perjanjian bahwa atas setiap jasa dokter yang dibayarkan oleh pasien akan dipotong 20% oleh pihak rumah sakit sebagai bagian penghasilan rumah sakit.

Bagian 80% dari jasa dokter tersebut akan dibayarkan kepada Dokter Rian pada setiap akhir bulan.

Berapa besarnya pemotongan PPh Pasal 21?

Besarnya pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Dokter Rian dari praktik di Rumah Sakit ABC sebagai berikut:

Catatan:

1. Rumah Sakit ABC membuat bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk dokter Rian setiap bulan.
2. Dokter Rian wajib melaporkan penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Rumah Sakit ABC dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Tahun Pajak 2024.
3. PPh Pasal 21 yang telah dipotong oleh Rumah Sakit ABC merupakan kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Tahun Pajak 2024 dokter Rian.

3: Imbalan Jasa

Bagaimana menghitung PPh pasal 21 atas imbalan jasa?

Perhatikan contoh berikut:

Pada bulan November 2024, Pak Tato melakukan penyerahan jasa perbaikan komputer kepada PT G dan menerima imbalan jasa sebesar Rp 7.000.000. Berapa jumlah PPh 21?

Pembahasan dan jawaban:

Menghitung dasar pengenaan:

Dasar pemotongan dan pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Pak Tato:

= 50% x Rp 7.000.000
= Rp 3.500.000.

Jumlah Pemotongan:

Besarnya pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Pak Tato:

= 5% x Rp 3.500.000
= Rp 175.000

4: Penghasilan yang Diterima oleh Bukan Pegawai Sehubungan dengan Pemberian Jasa

Bagaimana cara menghitung besarnya pemotongan PPh 21 bukan pegawai yang dalam pemberian Jasanya mempekerjakan orang lain sebagai pegawainya dan/atau melakukan penyerahan material/bahan?

Perhatikan contoh berikut:

Pada bulan Agustus 2024, Pak Vero melakukan penyerahan jasa perawatan AC kepada PT E dan menerima imbalan sebesar Rp 10.000.000.

Sehubungan dengan penyerahan jasa dimaksud, Pak Vero mempekerjakan seorang ahli kelistrikan dengan upah sebesar Rp 4.500.000 dan melakukan penggantian komponen AC yang rusak seharga Rp 1.000.000.

Sebagaimana telah dituangkan dalam kontrak antara Pak Vero dan PT E dan dibuktikan dengan invoice penagihan dari ahli kelistrikan serta faktur pembelian komponen AC yang dilampirkan oleh Pak Vero.

Bagaimana proses penghitungan PPh 21?

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Pak Vero sehubungan dengan penyerahan jasa perawatan AC kepada PT E sebagai berikut:

Tarif dan Dasar Hukum:

Besarnya PPh Pasal 21 terutang atas penghasilan jasa yang diterima Pak Vero dihitung menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh dikalikan dengan dasar pengenaan bagi Bukan Pegawai.

Jumlah penghasilan bruto tidak termasuk pembayaran upah ahli kelistrikan dan besaran harga komponen yang diserahkan oleh Pak Vero.

Penghitungan PPh 21:

Dasar pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan yang diterima Pak Vero:

= 50% x (Rp 10.000.000 – (Rp 4.500.000 + Rp 1.000.000))
= Rp 2.250.000.

Besarnya pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21:

= 5% x Rp 2.250.000
= Rp 112.500.

Jadi, PT E memotong Pajak Penghasilan Pasal 21 Pak Vero sebesar Rp 112.500 dan membuat bukti pemotongan. Pak Vero dapat mengkreditkan dan melaporkan pemotongan tersebut dalam SPT Tahun Pajak 2024.

Demikian beberapa contoh kasus penghitungan pajak penghasilan pasal 21 atas pegawai tidak tetap dan bukan pegawai. Bagaimana menurut pendapat Anda? Thanks

 

Referensi:

• Undang-Undang Pajak Penghasilan