Akuntansi sektor publik adalah ilmu akuntansi yang diaplikasikan pada sektor publik, yaitu suatu entitas yang kegiatannya berhubungan dengan penyediaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan serta hak publik, contoh lembaga pemerintah, organisasi keagamaan, organisasi sosial, yayasan, institusi pendidikan dan organisasi kesehatan.
Mari baca sampai kelar artikel yang mengurai Akuntansi Sektor Publik, fungsi, fenomena, dan isu terkini dalam pembahasan berikut ini…
01: Pengertian Akuntansi Sektor Publik
A: Pengertian Akuntansi Sektor Publik Menurut Para Ahli
Buku akuntansi sektor publik karya Mardiasmo adalah salah satu referensi bagi mahasiswa yang mengambil judul skripsi akuntansi sektor publik. Ada juga karya Wiratna Sujarweni, Indra Bastian dan Deddi Nordiawan. Selengkapnya mari baca ulasannya berikut ini…
1: Prof. Dr. Mardiasmo, Ak., MBA
Beliau adalah staf pengajar Department of Accounting, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gajah Mada.
Prof. Dr. Mardiasmo, Ak., MBA mendefinisikan bahwa akuntansi sektor publik adalah informasi baik dari pemerintah sebagai manajemen atau alat informasi bagi publik.
2: Deddi Nordiawan, S.E., M.M
Beliau merupakan dosen di Department of Accounting, Faculty of Economics, University of Indonesia.
Menurut Dedi Nordiawan (2008) pengertian akuntansi sektor publik adalah proses pencatatan, pengklasifikasian, penganalisisan dan pelaporan transaksi keuangan dari suatu organisasi publik yang menyediakan informasi keuangan bagi para pemakai laporan keuangan yang berguna untuk pengambilan keputusan.
3: Prof. Indra Bastian, Ph.D., M.B.A., CA., CMA
Menurut beliau pengertian akuntansi sektor publik (ASP) adalah mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada lembaga tinggi negara beserta departemen di bawahnya untuk penerapan pengelolaan berbagai dana dari masyarakat.
4: Abdul Halim
Beliau berpendapat bahwa akuntansi sektor publik adalah kegiatan jasa dalam rangka menyediakan informasi kuantitatif yang bersifat keuangan berdasarkan entitas pemerintah yang berguna sebagai pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.
B: Konsep Akuntansi Sektor Publik
Konsep yang mendasari penyusunan dan pelaksanaan siklus akuntansi sektor publik (ASP) meliputi:
- perencanaan,
- penganggaran,
- realisasi anggaran,
- pengadaan barang dan jasa,
- pelaporan,
- audit,
- pertanggungjawaban organisasi sector public.
Contoh lembaga dan institusi sektor publik antara lain pemerintah pusat, pemerintah daerah, partai politik, yayasan, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga peribadatan.
C: Tujuan ASP
Secara umum tujuan aplikasi akuntansi untuk mengelola aktivitas entitas publik adalah untuk mensejahterakan rakyat secara bertahap baik dalam kebutuhan dasar dan kebutuhan lainnya baik jasmani maupun ruhani.
Dan lebih khusus lagi, tujuan penerapan akuntansi sektor publik adalah untuk memberikan informasi dan laporan pengelolaan keuangan. Selanjutnya laporan ini akan digunakan untuk pengendalian manajemen sebagai pertanggungjawaban. Bila dirinci, paling tidak ada 3 tujuan akuntansi sektor publik, yaitu:
1: Control Management System
Sistem pengaturan dan pengendalian diperlukan untuk mengelola organisasi secara tepat, efisien, dan ekonomis dalam menjalankan kegiatan sehari-hari ataupun menggunakan sumber daya yang diperoleh dari pemberian atau dianggarkan untuk suatu instansi.
2: Akuntabilitas
Akuntabilitas pada akuntansi sektor publik hampir sama dengan manajemen pengendalian. Manajemen pengendalian menyediakan informasi untuk manajer dari lembaga, institusi atau organisasi sektor publik dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya atau bagian yang termasuk di bawah kewenangannya.
3: Laporan Kegiatan
Untuk melaporkan aktivitas kepada masyarakat atas aktivitas lembaga pemerintah dan pertanggungjawaban atas anggaran publik yang telah dikelolanya.
D: Fungsi Akuntansi Sektor Publik
Mengapa perlu memahami akuntansi sektor publik? Jika dilihat dari pihak-pihak yang berkepentingan, maka alasan perlunya ASP adalah sebagai berikut:
1: Entitas Sektor Publik
- Untuk menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan
- Keharusan melakukan sistem akuntabilitas dan transparasi
2: Sebagai Warga Negara
- Kewajiban sebagai WN untuk memahami APBN dan realisasinya.
- Untuk memahami penggunaan belanja negara.
- Untuk mengetahui sumber penerimaan negara.
- Memahami sumber pendanaan organisasi sektor publik, seperti yayasan dan ormas.
3: Kantor Akuntan Publik
- Memahami mekanisme dan sistem keuangan negara
- Melayani jasa konsultasi dan pendampingan kepada instansi pemerintah terkait dengan penyusunan sistem akuntansi, kebijakan akuntansi dan manajemen.
- Melaksanakan pekerjaan audit laporan keuangan dan audit operasional.
- Klien lembaga dan organisasi sektor publik, seperti yayasan dan organisasi kemasyarakatan.
E: Objek Akuntansi Sektor Publik
Sebagai sebuah siklus, akuntansi sektor publik terangkai dari proses perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, realisasi anggaran, pelaporan, audit serta pertanggungjawaban. Dengan demikian, pembahasan tentang kerangka konseptual akuntansi sektor publik ini akan meliputi:
- Perencanaan publik
- Penganggaran publik
- Realisasi anggaran publik
- Pengadaan barang dan jasa publik
- Pelaporan sektor publik
- Audit sektor publik
- Pertanggungjawaban publik
F: Perkembangan Akuntansi Sektor Publik di Indonesia
Perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia sangat dinamis dan baik, salah satu indikasinya ditandai dengan adanya perundangan yang mengatur aplikasi akuntansi sektor publik khususnya pemerintahan, yakni standar akuntansi pemerintah (SAP).
Fokus pengembangan akuntansi sektor publik meliputi bidang konsentrasi: akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, pemeriksaan akuntansi (auditing).
