Prosedur audit adalah pemeriksaan terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan, maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen puncak yang telah ditentukan dan ketaatan terhadap peraturan pemerintah dan ketentuan-ketentuan dari ikatan profesi yang berlaku.
Setiap audit memiliki prosedur dan standar audit yang mesti dilakukan, contohnya prosedur audit piutang, prosedur audit utang usaha, dan prosedur audit persediaan.
Dan kali blog manajemen keuangan akan membahas tentang prosedur audit utang jangka pendek.
Sebagaimana kita pahami bahwa tujuan audit utang jangka pendek antara lain:
- untuk memeriksa apakah semua kewajiban jangka pendek sudah tercatat pada laporan keuangan, dan
- memeriksa apakah prosedur audit internal sudah melakukan tugasnya dengan baik atas liabilitas jangka pendek.
01. Prosedur Audit
Bagaimana prosedur audit perusahaan?
Berikut ini 20 prosedur audit atas liabilitas jangka pendek:
Prosedur Audit #1:
Pelajari dan evaluasi internal control atas liabilitas jangka pendek
Untuk melakukan prosedur pertama ini, auditor bisa menggunakan daftar pertanyaan, flow chart, atau penjelasan narrative.
Daftar pertanyaan dapat digunakan karena utang usaha merupakan bagian dari siklus pembelian, utang usaha, dan pengeluaran kas.
Penjelasan narrative prosedur pembelian, utang usaha dan penerimaan kas adalah dengan membuat penjelasan prosedur yang harus dilakukan pada tiap bagian, misalnya bagian gudang, bagian pembelian, bagian akuntansi, dan bagian keuangan.
Contoh flow chart untuk prosedur silahkan baca di : SOP Manajemen Distribusi
Bila dari evaluasi internal control atas liabilitas jangka pendek, auditor menyimpulkan bahwa internal controlnya baik dan berjalan efektif.
Maka substantive test atas utang usaha jangka pendek bisa dikurangi, atau dengan kata lain, ruang lingkup pemeriksaan bisa dibatasi.
Prosedur Audit #2:
Minta rincian dari semua kewajiban jangka pendek, kemudian periksa footing dan cocokkan saldo kewajiban jangka pendek di buku besar.
Perlu diperhatikan bahwa rincian-rincian tersebut harus disiapkan oleh perusahaan yang akan diaudit, bukan oleh auditor. Tugas auditor adalah memeriksa rincian tersebut, BUKAN menyusun rincian.
Bila rincian yang diberikan perusahaan tidak cocok dengan saldo buku besarnya atau terdapat kesalahan footing, maka auditor harus mengembalikan rincian tersebut untuk diperbaiki.
Rincian lain yang sebaiknya diminta antara lain : rincian biaya yang masih harus dibayar, kewajiban lain dan utang pajak.
Prosedur Audit #3:
Untuk utang usaha cocokan masing-masing pemasok dengan saldo menurut subsidiary ledger utang usaha.
Bila jumlah pemasok banyak pencocokan ke subledger bisa dibatasi jumlahnya.
Bila ditemukan perbedaan antara saldo dirincian utang usaha dan saldo di sub ledger utang usaha, maka auditor harus meminta ke perusahaan untuk mencari penyebab perbedaan tersebut.
Prosedur Audit #4:
Lakukan Test Sampling dan akurasi perhitungan
Periksa bukti pendukung dari saldo utang beberapa pemasok, perhatikan apakah angkanya cocok dengan purchase requisition, PO, laporan penerimaan barang, dan invoice pemasok.
Periksa juga akurasi perhitungan matematis dari dokumen-dokumen tersebut dan otorisasi dari pejabat perusahaan yang berwenang.
Prosedur Audit #5:
Seandainya terdapat monthly statement of account dari supplier, maka harus dilakukan rekonsiliasi antara saldo utang menurut statement of account tersebut dengan saldo subsidiary ledger utang.
Prosedur Audit #6:
Pertimbangankan untuk mengirim konfirmasi kepada beberapa pemasok yang saldonya besar maupun yang saldonya tidak berubah sejak tahun sebelumnya.
Auditor tidak harus mengirim konfirmasi untuk utang usaha, karena sumber pencatatan utang usaha berasal dari luar perusahaan, misalnya faktur pembelian, dan tujuan konfirmasi adalah untuk memeriksa keakuratan data akuntansi perusahaan.
Jadi berbeda dengan konfirmasi PIUTANG yang merupakan prosedur audit standar yang harus dilakukan oleh auditor.
Apalagi jika sebagian besar pemasok terbiasa untuk mengirim monthly statement of account, maka auditor hanya perlu mencocokkan saldo utang usaha menurut rincian dengan saldo menurut monthly statement of account tersebut.
Prosedur Audit #7:
Periksa pembayaran sesudah tanggal laporan posisi keuangan (neraca) untuk mengetahui apakah ada unrecorded liabilities per tanggal laporan neraca dan untuk menyakinkan diri mengenai kewajaran saldo utang per tanggal laporan posisi keuangan.
Caranya dengan me-review buku pengeluaran kas sesudah tanggal laporan neraca sampai mendekati tanggal selesainya audit lapangan.
Perhatikan apakah ada pembayaran di periode sesudah tanggal laporan neraca yang menyangkut pembelian atau biaya untuk tahun yang diperiksa yang belum dicatat sebagai liabilitas jangka pendek per tanggal laporan neraca.
Periksa juga notulen rapat direksi, pemegang saham, dewan komisaris untuk mengetahui apakah ada kewajiban perusahaan, seperti pembagian bonus tahunan, yang akan dicatat pada periode berikutnya dan belum dicatat sebagai liabilitas per tanggal laporan neraca.
Auditor harus memeriksa bukti-bukti pembayaran di subsequent period yang berkaitan dengan kewajiban yang terjadi di tahun yang diperiksa.
Prosedur Audit #8:
Bila ada utang kepada bank dalam bentuk kredit modal kerja, kredit investasi, maupun kredit overdarft, maka kirim konfirmasi ke bank, periksa surat perjanjian kreditnya dan buatkan excerpt-nya dari perjanjian kredit tersebut, serta periksa otorisasi dari direksi untuk perolehan kredit bank tersebut.
Prosedur Audit #9:
Jika ada utang dari pemegang saham, dari direksi atau dari perusahaan afiliasi yang harus dilunasi dalam waktu satu tahun yang akan datang, harus dikirim konfirmasi, periksa perjanjian kreditnya dan periksa apakah ada pembebanan bunga atas pinjaman tersebut.
Prosedur Audit #10:
Bila ada utang leasing, periksa apakah pencatatannya sudah sesuai dengan standar akuntansi tentang sewa.
Prosedur Audit #11:
Periksa perhitungan dan pembayaran bunga, apakah sudah dilakukan secara akurat dengan jumlah yang tercantum pada laporan laba rugi.
Prosedur Audit #12:
Bila ada saldo debit dari utang usaha maka harus ditelusuri apakah ini merupakan uang muka pembelian atau karena adanya pengembalian barang yang dibeli tapi sudah dilunasi sebelumnya. Bila jumlahnya besar harus direklasifikasi sebagai piutang.
Prosedur Audit #13:
Bila ada uang muka penjualan per tanggal laporan keuangan periksa bukti pendukungnya dan periksa apakah saldo tersebut sudah diselesaikan di periode berikutnya, misalnya dengan mengirimkan barang yang dipesan oleh pembeli.
Prosedur Audit #14:
Bila ada kredit jangka panjang, harus diperiksa apakah bagian yang jatuh tempo satu tahun yang akan datang sudah direklasifikasi sebagai liabilitas jangka pendek.
Prosedur Audit #15:
Bila ada kewajiban dalam mata uang asing. Periksa apakah saldo tersebut per tanggal laporan neraca telah dikonversikan dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia – BI per tanggal laporan keuangan dan selisih kurs yang terjadi dibebankan pada laba rugi tahun berjalan.
Prosedur Audit #16:
Untuk utang PPh 21 dan PPN, periksa apakah utang tersebut sudah dilunasi pada periode berikutnya.
Seharusnya utang PPh 21 dan PPN per 31 Desember dilunasi di bulan Januari tahun berikutnya.
Sedangkan untuk PPh badan harus diperiksa apakah pada waktu mengisi dan memasukkan SPT PPh Badan, perusahaan telah membayar PPh 29 (setoran akhir)
Prosedur Audit #17:
Periksa dasar perhitungan accrued expenses yang dibuat oleh perusahaan, apakah masuk akal dan konsisten dengan dasar perhitungan tahun sebelumnya.
Selain itu harus diperiksa pembayaran sesudah tanggal laporan neraca.
Perlu diketahui bahwa untuk MEMPERKECIL LABA, bisa saja perusahaan memperbesar jumlah accrued expenses-nya.
Dengan memeriksa pembayaran sesudah tanggal laporan neraca, auditor bisa mengetahui apakah jumlah yang di accrued expenses betul-betul dibayar di tahun berikutnya dalam jumlah yang kurang lebih sama.
Selain itu bisa juga diketahui seandainya ada biaya-biaya tahun yang diperiksa yang belum dicatat di periode sesudah tanggal laporan neraca sehingga harus diusulkan audit adjustment-nya oleh auditor.
Prosedur Audit #18:
Periksa juga notulen rapat direksi, pemegang saham, dan perjanjian-perjanjian yang dibuat perusahaan dengan pihak ketiga.
Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah semua kewajiban yang tercantum dalam notulen dan perjanjian tersebut sudah dicatat per tanggal laporan neraca.
Prosedur Audit #19:
Kirim konfirmasi kepada penasehat hukum perusahaan
Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah perusahaan mempunyai masalah di bidang hukum yang memerlukan bantuan dari legal consultant.
Misalnya, ada tuntutan di pengadilan yang per tanggal laporan neraca prosesnya belum selesai. Hal ini menimbulkan contingent liabilities, yaitu liabilitas yang mungkin terjadi, mungkin juga tidak terjadi tergantung pada kejadian dalam periode berikutnya.
Prosedur Audit #20:
Periksa apakah penyajian liabilitas jangka pendek di laporan neraca dan catatan atas laporan keuangan sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.
Dengan kata lain, audit laporan keuangan, apakah sesuai dengan SAK yang berlaku?
Demikian pembahasan manajemen audit tentang 20 audit procedure liablitas jangka panjang.
Semoga bermanfaat. Terima kasih.
***
