SOP Tata Cara Pembayaran dan Pelaporan Pajak adalah dokumen perusahaan yang menjadi acuan dalam urutan proses pembayaran dan pelaporan pajak penghasilan (PPh), pajak bumi dan bangunan (PBB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan pajak daerah. Termasuk pelatihan karyawan, dan sebagai sumber referensi untuk solusi masalah yang timbul dalam perpajakan.
Bagaimana persiapan penyusunan standar operasional prosedur tata cara pembayaran pajak perusahaan? Yuk pelajari dan baca sampai selesai pembahasan dengan contoh SOP Pembayaran Pajak berikut ini…
Daftar Isi :
01: Persiapan Pembayaran Pajak Perusahaan
Sebelum melakukan pembayaran pajak, perusahaan perlu mempersiapkan langkah-langkah tertentu sampai data-data yang dibutuhkan siap sebagai dasar perhitungan dan pembayaran pajak. Paling tidak ada 10 aktivitas yang harus dilakukan yaitu:
1: Mengumpulkan dan Menyajikan Data-data Keuangan
Data-data keuangan yang dikumpulkan dan disajikan dalam sebuah Laporan Keuangan akan digunakan sebagai dasar perhitungan pajak, oleh karena itu, perusahaan harus secara teratur mengumpulkan dan merapikan data keuangan serta menyusun Laporan Laba Rugi (Statement of Profit or Loss), Laporan Posisi Keuangan, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.
2: Membuat Klasifikasi Penerimaan dan Pengeluaran secara Benar
Prinsip pencatatan penerimaan dan pengeluaran harus berpedoman pada aturan debet kredit. Untuk memudahkan penggolongan dan pencatatan, kita bisa membuat nomor atau kode account untuk masing-masing jenis pajak, misalnya Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
3: Selalu Update Peraturan Perpajakan
Perlu dipahami bahwa perubahan peraturan perpajakan akan berpengaruh terhadap aktivitas perusahaan, oleh karena itu perusahaan harus selalu memantau perkembangan peraturan perpajakan dari waktu ke waktu.
4: Proses Perhitungan Pajak
Jumlah pajak yang akan dilaporkan dan dibayarkan Dirjen Pajak harus dihitung secara akurat berdasarkan data-data keuangan yang dimiliki perusahaan.
5: Mengisi SPT (Surat Pemberitahuan)
Proses kelima ini dilakukan setelah kita menyelesaikan proses perhitungan pajak. Pengisian SPT harus dilakukan dengan benar sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak.
6: Lakukan Pemeriksaan Ulang terhadap Pengisian SPT
Kesalahan yang terjadi ketika mengisi SPT bisa mengakibatkan sanksi perpajakan. Untuk meminimalkan kesalahan, maka perusahaan perlu menunjuk karyawan yang khusus melakukan pemeriksaan terhadap keakuratan informasi yang dimasukkan dalam SPT.
7: Lakukan Pengelolaan terhadap Dokumen Pendukung
Persiapkan semua dokumen pendukung yang diperlukan, seperti bukti transaksi, faktur pajak yang diperlukan untuk mendukung pelaporan pajak.
8: Terapkan Manajemen Dokumen Perpajakan
Berkas-berkas terkait perpajakan merupakan dokumen penting bagi perusahaan, sehingga perlu dijaga serta dipelihara dengan baik. Bila perlu, aplikasikan sistem pengelolaan arsip dan dokumen sesuai denga ketentuan yang berlaku.
9: Belajar dan Konsultasi dengan Profesional Pajak
Proses belajar dilakukan seumur hidup, termasuk tentang perpajakan. Belajar pajak tidak hanya dalam kelas pelatihan dan training, namun bisa juga berdiskusi dengan seorang profesional pajak atau konsultan pajak yang berpengalaman.
Cara ini bisa membantu meningkatkan pengetahuan tentang pajak dan memastikan bahwa perusahaan telah mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia dan dunia.
10: Pelaporan SPT dan Pembayaran Pajak
Kegiatan kesepuluh yang harus dijalankan adalah menyerahkan SPT yang telah disiapkan dan review ulang, selanjutnya lakukan pembayaran pajak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
Sepuluh aktivitas yang telah disebutkan di atas, bisa membantu perusahaan dalam menjalani proses pembayaran pajak dengan lancar dan menghindari masalah perpajakan.
Bagaimana prosedur pembayaran pajak bisnis kuliner? Baca > Laporan Keuangan Restoran
02: Standar Operasional Prosedur (SOP) Tata Cara Pembayaran dan Pelaporan Pajak Perusahaan
SOP pembayaran pajak adalah panduan yang sangat berguna bagi perusahaan dalam menjalankan proses persiapan pembayaran dan pelaporan pajak secara konsistensi dan penuh kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku saat ini.
A: Persiapan Pembuatan SOP Tata Cara Pembayaran dan Pelaporan Pajak
Harus dipahami dan disadari oleh semua komponen di perusahaan, bahwa urutan tata cara pembayaran pajak harus dilakukan dengan baik.
Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) proses pembayaran pajak adalah langkah cerdas yang sangat baik untuk membuat pedoman pelaksanaan tata cara pembayaran dan pelaporan pajak dengan konsistens, akurat, dan efisien.
Sehingga, agar SOP proses pembayaran pajak di perusahaan benar-benar bisa digunakan sebagai acuan dan bisa berjalan sesuai keinginan perusahaan, maka kita perlu mempertimbangkan 12 langkah berikut ini:
1: Lakukan identifikasi secara cermat mengenai tujuan dan sasaran
Tanpa tujuan dan sasaran yang jelas dan terarah, maka suatu aktivitas berjalan apa adanya, bisa sampai atau bisa tersesat. Jadi, pertama-tama perusahaan kudu menentukan tujuan dan sasaran dibuatnya SOP Pembayaran Pajak, misalnya, agar perusahaan memenuhi semua kewajiban pajak tepat waktu dan dengan tingkat akurasi tinggi.
2: Review ulang prosedur yang sudah ada
Tidak semua prosedur yang telah berjalan harus diganti, namun lebih bijak kita lakukan review setiap prosedur yang telah ada dan dijalankan. Selanjutnya lakukan koreksi dan penilaian. Apabila prosedur tersebut masih baik dan sesuai dengan kebutuhan, maka lanjutkan, yang kurang disempurnakan, dan yang tidak baik, ganti yang lebih baik.
3: Identifikasi siapa saja pihak yang terlibat dalam proses pembayaran pajak
Lakukan identifikasi dan pengamatan detail tentang siapa saja yang berhubungan dalam proses pembayaran pajak perusahaan, antara lain: divisi tax, finance, accounting, dan arsip.
4: Catat dan rinci langkah-langkah pelaksanaan proses pembayaran pajak
Apa saja langkah yang dijalankan dalam proses ini, misalnya pengumpulan data, perhitungan pajak, pengisian SPT, persiapan dokumen pendukung, internal audit, pengajuan SPT, dan pembayaran pajak.
5: Tentukan job desk dan tugas
Tanpa pemberian job desk dan tugas yang jelas, pelaksanaan standard operating procedure akan kacau balau, bahkan cenderung tidak jelas, maka sejak awal harus ditentukan siapa dan apa yang dikerjakan.
6: Tentukan batasan waktu yang jelas
Kebiasan ‘molor’ alias telat dimulai dari ketidakjelasan terhadap batasan waktu dan sanksi tegas yang akan diberikan, oleh karena itu perusahaan harus menetapkan batas untuk setiap langkah proses dan jadwal yang harus diikuti, termasuk tenggat waktu pengajuan SPT dan pembayaran pajak. Dan berikan sanksi yang tegas, bila ketentuan itu dilanggar.
7: Tetapkan poin apa saja yang akan diperiksa
Untuk memastikan keakuratan dan kepatuhan, maka perusahaan harus menentukan hal-hal yang harus diperiksa oleh bagian audit intern terkait dengan perpajakan.
8: Arsip semua berkas dan dokumentasi penting
Tidak semua berkas disimpan, namun ada dokumen-dokumen tertentu yang harus disimpan dan dipelihara dengan baik, tentunya untuk keperluan perpajakan.
9: Pemantauan proses dan lakukan revisi, jika perlu
Standar Operasional Prosedur harus dimonitoring secara berkala sesuai dengan kondisi dan kebutuhan perusahaan. Dan jika ada yang perlu direvisi maka lakukanlah agar SOP tersebut selalu sesuai dengan perkembangan zaman.
10: Training dan pelatihan Standard Operating Procedure
Karyawan yang terlibat dalam proses SOP Pembayaran Pajak Perusahaan harus memperoleh informasi dan skill tentang standar operasional prosedur.
11: Pengujian sebelum diaplikasikan di lapangan
Uji SOP pada situasi nyata untuk memastikan bahwa proses yang telah dirancang berfungsi dengan baik dan dapat dijalankan dengan efisien.
12: Sajikan dengan tampilan yang baik dan menarik
Suatu kebenaran yang tidak dikemas dengan menarik akan diabaikan orang, namun sebaliknya, keburukan yang dipoles dengan baik menarik akan dilirik orang. Maka, tulis SOP dengan jelas dan lengkap serta menarik agar dapat digunakan sebagai panduan oleh semua pihak yang terlibat dalam proses pembayaran pajak.
B: Komponen SOP Tata Cara Pembayaran dan Pelaporan Pajak Perusahaan
Apa saja elemen yang perlu ada di SOP Pembayaran Pajak? Paling tidak ada 16 elemen kunci yang perlu dipertimbangkan agar SOP Pembayaran Pajak lengkap dan efektif:
1: Tujuan dan ruang lingkup
Bagian ini menjelaskan tentang SOP, yaitu untuk memberikan panduan tentang bagaimana proses pembayaran pajak harus dilakukan, mulai dari persiapan sampai pengeluaran kas. Tentukan juga ruang lingkup SOP agar semua pihak yang terlibat memahami batasan dan lingkup prosedur.
2: Definisi dan singkatan istilah yang digunakan
Berikan definisi singkat tentang istilah atau singkatan yang digunakan dalam SOP sehingga semua personal yang terlibat dalam proses ini mengerti dan memahami.
3: Referensi yang dipakai
Apa bila ada referensi, seperti referensi hukum dan peraturan perpajakan yang relevan yang harus diikuti dalam proses persiapan pembayaran pajak, maka lampirkan.
4: Tanggung jawab dan wewenang personal yang terkait
Buat dan susun tugas dan job desk yang jelas, tentang siapa yang bertanggung jawab untuk melaksanakan setiap langkah dalam proses, dan siapa yang memiliki wewenang untuk mengambil keputusan terkait perpajakan.
5: Prosedur dan langkah proses
Rinci setiap langkah dalam proses persiapan pembayaran pajak. Mulai dari pengumpulan data keuangan, perhitungan pajak, pengisian SPT, hingga pemeriksaan dan pengajuan SPT.
6: Materi pemeriksaan dan verifikasi
Tentukan poin-poin pemeriksaan yang harus dijalani dalam setiap tahap proses untuk memastikan keakuratan dan kepatuhan perpajakan. Ini termasuk verifikasi dokumen dan perhitungan pajak.
7: Penentuan jadwal dan tenggat waktu
Tetapkan jadwal waktu yang harus diikuti, termasuk tanggal batas pengajuan SPT dan pembayaran pajak.
8: Dokumen pendukung yang diperlukan
Jelaskan jenis dokumen yang harus disiapkan dan disimpan sebagai pendukung transaksi perpajakan, seperti faktur pajak, bukti pembayaran, dan catatan pendukung lainnya.
9: Metode pelaporan yang dipakai
Tentukan prosedur dan langkah-langkah pelaporan yang digunakan, baik internal maupun eksternal (ke otoritas pajak), serta format dan persyaratan pelaporan yang harus diikuti.
10: Prosedur dokumentasi arsip
Arsip itu sangat penting, karena akan dijadikan bukti kuat dalam proses pembayaran pajak, sehingga harus dilakukan, dan dijaga dengan baik. Untuk lebih yakin, gunakan panduan oleh pihak yang berwenang.
11: Prosedu pemeriksaan oleh audit intern
Tujuan pemeriksaan oleh audit internal adalah untuk memeriksa tingkat akurasi dan kepatuhan terhadap peraturan dan hukum yang berlaku.
12: Pelatihan dan training
Pelatihan dan training dimaksudkan agar tidak terjadi multi tafsir dan kesalahpahaman, serta membangun pemahaman dan kesadaran terhadap SOP Pembayaran Pajak Perusahaan. Training diberikan kepada karyawan yang terlibat dalam proses pemabayran pajak perusahaan.
13: Lakukan pengujian lapangan
Tentukan prosedur pengujian atau pengujian internal yang perlu dilakukan untuk memastikan bahwa SOP berfungsi dengan baik.
14: Perbaikan dan monitoring secara berkelanjutan
Zaman dan kondisi lingkungan terus berubah dari waktu ke waktu, sehingga pemantauan terhadap penerapan SOP harus terus dilakukan. Apabila suatu proses sudah kadaluarsa segera lakukan revisi sesuai dengan kebutuhan.
15: Pembentukan tim penyusunan
Bentuk tim penyusunan SOP Pembayaran Pajak. Tentukan siapa yang membuat, memeriksa, menyetujui, dan memonitoring pelaksanaan standard operating procedure.
16: Persetujuan penerapan SOP
Prosedur persetujuan dan peninjauan SOP Pembayaran Pajak Perusahaan perlu disusun secara terstruktur dan sistematis sebelum diterapkan untuk meminamilisir hal-hal yang tidak diinginkan.
C: Contoh SOP Tata Cara Pembayaran dan Pelaporan Pajak Perusahaan
Sebagaimana telah dijelaskan di bagian B di atas, bahwa Standard Operating Procedure (SOP) harus mencakup hal-hal yang rinci dan spesifik sesuai dengan kebutuhan dan prosedur pelaksanaan yang ada di perusahaan. Demikian juga dengan standar operasional prosedur pembayaran pajak perusahaan.
Perhatikan contoh sederhana SOP Pembayaran Pajak Perusahaan berikut ini:
—–
Judul: Standar Operasional Prosedur (SOP) Persiapan Pembayaran Pajak
A: Tujuan dan Ruang Lingkup
Standar Operasional Prosedur bertujuan untuk memberikan panduan langkah demi langkah urutan persiapan tata cara pembayaran dan pelaporan pajak perusahaan, antara lain pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
B: Definisi dan Singkatan
- PPh: Pajak Penghasilan
- PPN: Pajak Pertambahan Nilai
- PBB: Pajak Bumi dan Bangunan
C: Referensi
- Undang-Undang Pajak Penghasilan
- Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai
- Peraturan Menteri Keuangan
- Peraturan Pemerintah tentang Pajak Bumi dan Bangunan
D: Tanggung Jawab dan Wewenang
- Finance Accounting Manager bertanggung jawab atas keseluruhan proses pembayaran pajak.
- Bagan Pajak Perusahaan bertanggung jawab untuk menghitung dan memeriksa pajak.
- Pimpinan perusahaan berwenang untuk menyetujui pembayaran pajak.
E: Langkah-Langkah Proses
- Finance Accounting Department menyiapkan data-data pajak pertambahan nilai (PPN), Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan.
- Data-data yang telah disiapkan selanjutnya diserahkan ke Bagian Pajak Perusahaan untuk diperiksa kembali dan dihitung ulang sebelum pengisian SPT.
- Bagian audit internal memeriksa kelengkapan dan kesesuaian dengan ketentuan yang berlaku.
- Setelah pemeriksaan selesai dilakukan, selanjutnya Bagian pajak membuat form pengajuan dana ke Bagian Finance untuk pembayaran pajak perusahaan.
- Form pengajuan untuk pembayaran pajak selanjutnya diajukan ke Finance Accounting Manager (FAM) untuk memperoleh persetujuan.
- Setelah mendapatkan persetujuan, selanjutnya Bagian Finance menyiapkan dana untuk pembayaran pajak.
- Bagian Pajak Perusahaan Lapor Pajak SPT Masa PPN, PPh, PBB, dan Pajak Lainnya.
- Bagian Accounting membukukan data-data pembayaran pajak.
F: Poin-Poin Pemeriksaan dan Verifikasi
- Verifikasi data keuangan.
- Periksa kelengkapan dan keakuratan SPT.
- Periksa transaksi pajak terutama dalam faktur pajak.
G: Jadwal dan Tenggat Waktu
- Pembayaran PPh Badan harus dilakukan sebelum 30 April setiap tahun.
- Pengajuan SPT dan pembayaran PPN harus dilakukan sebelum tanggal 10 setiap bulan.
H: Dokumen Pendukung
- Faktur pajak.
- Bukti pembayaran.
- Data-data keuangan perusahaan.
I: Pelaporan
- Laporan keuangan yang mencakup jumlah pajak yang harus dibayar.
I: Dokumentasi
- Arsip dan dokumen pajak perusahaan harus disimpan selama 5 tahun sesuai dengan peraturan perpajakan.
K: Pemeriksaan Internal
- Pemeriksaan internal harus dilakukan oleh tim pajak internal untuk memeriksa keakuratan SPT dan penghitungan pajak.
L: Pelatihan dan Kesadaran
- Training dan pelatihan akan diberikan kepada staf yang terlibat dalam proses pembayaran pajak pajak.
M: Pengujian dan Review
- Standard Operating Procedure ini akan diuji dan dilakukan review sebelum diterapkan dilapangan agar proses berjalan lancar.
N: Pemantauan, Revisi, dan Penyempurnaan
- Standar Operasional Prosedur akan terus monitoring pelaksanaannya secara berkala sesuai dengan peraturan perpajakan dan kebutuhan perusahaan.
O: Tim Penyusun
- SOP dibuat dan disusun oleh tim yang dibentuk dan ditunjuk oleh perusahaan.
P: Persetujuan
- Standard Operating Procedure disetujui oleh pimpinan perusahaan sebelum diterapkan secara penuh.
D: Penerapan SOP Tata Cara Pembayaran dan Pelaporan Pajak Perusahaan
Setelah Standard Operating Procedure atau SOP Pembayaran Pajak di perusahaan selesai dibut, langkah selanjutnya adalah menerapkannya di kondisi lapangan sebenarnya. Dan aga proses aplikasi di lapangan berjalan lancar, berikut ini ada hal yang bisa membantu penerapan:
1: Training dan Transfer Knowledge
Aplikasi SOP Pembayaran Pajak bisa berjalan baik apabila semua pegawai perusahaan, terutama yang terlibat mengerti dan memahami seluk beluk SOP. Jika mereka masih kesulitan, segera lakukan training sebagai sarana transfer knowledge..
2: Bangun Komunikasi Efektif
Lakukan komunikasi yang efektif antar semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan implementasi SOP. Perlu dipahami bahwa tanpa komunikasi yang baik, sulit tercipta penerapan standar operasional prosedur berjalan lancar.
3: Monitoring dan Pengawasan
Untuk mendukung penerapan SOP Pembayaran Pajak yang efektif, maka perusahaan harus membuat sistem monitoring dan pengawasan, sehingga Standard Operating Procedure benar-benar diikuti dan dijalankan. Lakukan evaluasi rutin.
4: Masukkan dan Feedback
Lakukan identifikasi terhadap masalah penerapan SOP yang perlu diperbaiki, caranya dengan meminta feedback dan masukkan dari semua pihak yang terkait dengan aplikasi standar operasional prosedur.
5: Penggunaan Software dan Sistem
Software dan aplikasi perhitungan pajak bisa digunakan untuk membantu penerapan SOP membayar pajak secara langsung ataupun online.
6: Rapat Evaluasi Rutin dan Perbaikan
Agendakan rapat evaluasi rutin, bisa setiap pekan, tiap bulan, dan tahunan. Meeting ini membahas segala hal terkait pelaksanaan SOP. Selanjutnya lakukan perbaikan.
7: Audit Internal
Apa fungsi audit internal terkait dengan aplikasi standard operating procedures pembayaran dan pelaporan pajak? Tujuan pokok adalah untuk mengetahui kepatuhan dan efektivitas pelaksanaan SOP.
—
Apabila pengelolaan keuangan bisnis Anda ingin dikelola dengan baik dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan, baca informasi tentang jasa accounting.
03: Kesimpulan
Standard Operating Procedure atau SOP Tata Cara Pembayaran dan Pelaporan Pajak Perusahaan disusun untuk mengatur dan membuat pedoman tata cara bayar pajak penghasilan, bumi dan bangunan, pajak daerah baik secara langsung maupun online.
Penerapannya bisa membangun konsistensi, mencegah kesalahan, dan melaksanakan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.
Agar proses implementasi SOP yang baik dan konsisten perlu kesadaran serta kerjasama yang apik antar semua pegawai perusahaan.
Selain itu, perusahaan harus berupaya sungguh-sungguh dan terus-menerus untuk memonitor, memperbaiki, dan melakukan revisi penyempurnaan jika ada yang tidak sesuai dengan kondisi sesungguhnya di lapangan kerja.
Jadi, sebenarnya SOP Tata Cara Pembayaran dan Pelaporan Pajak Perusahaan dibuat oleh perusahaan agar pembayaran dan pelaporan pajak berjalan sesuai harapan. Selain itu untuk memastikan bahwa pembayaran dan pelaporan pajak sesuai dengan hukum dan membantu mengurangi risiko kesalahan dan sanksi perpajakan.
Bagaimana menurut pendapat Anda?
