Pengertian Aset, Jenis, Karakteristik, Cara Menghitung dan Penyajiannya

Aset adalah elemen neraca yang akan membentuk informasi berupa posisi keuangan, bila dihubungkan dengan elemen yang lain, yaitu kewajiban dan ekuitas.

Aset adalah mempresentasikan potensi jasa fisik dan non fisik yang memampukan badan usaha untuk menyediakan barang dan jasa.

Bagaimana pengertian aset menurut para ahli, pengukuran, perhitungan, dan penyajian laporannya?

Mari ikuti pembahasan lengkapnya berikut ini…

 

01: Pengertian Aset

pengertian aset adalah

Berikut ini saya sajikan pengertian aset menurut berbagai sumber:

A: Pengertian Aset Menurut Financial Accounting Standards Board (FASB)

Definisi Aset menurut FASB:

Assets are probable future economic benefits obtained or controlled by a particular entity as a result transaction or events.

(Aset adalah manfaat ekonomi masa datang yang cukup pasti yang diperoleh atau dikuasai/ dikendalikan oleh suatu entitas sebagai akibat transaksi atau kejadian masa lalu)

 

B: Pengertian Aset Menurut The International Accounting Standards Committee (IASC)

Pada April 2001 The International Accounting Standards Committee (IASC) berkembang menjadi The International Accounting Standards Board (IASB).

Menurut IASC definisi aset adalah sebagai berikut:

An asset is resources controlled by the enterprise as a result of past events and from which future economic benefits are expected to flow to the enterprise.

 

C: Pengertian Aset Menurut Australian Accounting Standard Board (AASB)

Statement of Accounting Concept, Australian Accounting Standard Board (AASB) mendefinisikan aset adalah sebagai berikut:

Assets  are service potential  or future economic benefits controlled by the reporting entity as a result of past transaction or other past events.

Definisi-definisi di atas memisahkan antara makna atau pengertian dan pengukuran serta pengakuan sehingga definisi tersebut lebih bersifat semantik daripada struktural.

Definisi IASC dan AASB menanggalkan kata probable karena dianggap bahwa kriteria pengakuan bukan sifat dari aset.

Definisi aset menurut FASB dan AASB cukup luas dibanding definisi yang lain.

Karena aset disifati sebagai manfaat ekonomi (economic benefits) dan bukan sebagai sumber ekonomi (resources).

Karena manfaat ekonomi tidak membatasi bentuk atau jenis sumber ekonomi yang dapat dimasukkan sebagai aset.

Definisi tersebut tidak membedakan antara aset real (real assets) dan aset finansial (financial assets) dan antara sumber ekonomi dan non sumber ekonomi.

 

D: Pengertian Aset Menurut Para Ahli

Menurut Ijiri mendefinisikan aset adalah sebagai  sumber ekonomi karena adanya unsur kelangkaan sehingga suatu entitas harus mengendalikannya dari akses pihak lain melalui transaksi ekonomi.

“… resource are objects that the entity intends to place under the control. This means that resources must have utility. However, utility alone is not sufficient reason for an entity to place an object under its control. The object must be scarce, thus ruling out free goods”

Aset yang digolongkan sebagai sumber ekonomi adalah sebagai berikut:
  1. Sumber produktif:
    1. Sumber produktif kesatuan usaha yang meliputi bahan baku, gedung, pabrik, perlengkapan, sumber alam, paten dan semacamnya, jasa dan sumber lain yang digunakan dalam produksi barang dan jasa.
    2. Hak kontraktual atas sumber produktif meliputi semua hak untuk menggunakan sumber ekonomi pihak lain dan hak untuk mendapatkan barang atau jasa dari pihak lain.
  2. Produk yang merupakan keluaran kesatuan usaha terdiri dari:
    1. Barang jadi yang menunggu penjualan
    2. Barang dalam proses
  3. Uang (money)
  4. Klaim untuk menerima uang
  5. Hak pemilikan atau investasi pada perusahaan lain.

 

E: Karakteristik Aset

Dari berbagai definisi di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 karakteristik aset yang paling utama yang harus dipenuhi agar suatu objek atau pos dapat disebut aset adalah:

  1. Manfaat ekonomi masa datang yang cukup pasti
  2. Dikuasai atau dikendalikan oleh entitas.
  3. Timbul akibat transaksi masa lalu.

Kriteria pertama merupakan kriteria utama dan lebih memuat aspek semantik, sedangkan kriteria (2) dan (3) lebih memuat aspek pengakuan daripada semantik.

Untuk lebih jelasnya yukss diurai satu per satu…

Karakteristik Aset #1: Manfaat Ekonomi

Untuk dapat disebut sebagai aset, suatu objek harus mengandung manfaat ekonomi di masa datang yang cukup pasti (probable).

Ini mengisyaratkan bahwa manfaat tersebut terukur dan dapat dikaitkan dengan kemampuannya untuk mendatangkan pendapatan atau aliran kasa di masa datang.

Aset adalah sumber ekonomi karena potensi jasa atau utilitas yang melekat di dalamnya.

Yaitu suatu daya atau kapasitas langka yang dapat dimanfaat kan perusahaan dalam upayanya untuk mendatangkan pendapatan melalui aktivitas ekonomi, yaitu: konsumsi, produksi, dan pertukaran.

Uang atau kas mempunyai manfaat atau potensi jasa karena daya tukarnya.

Dengan kata lain, potensi jasa kas dapat ditukarkan dengan potensi jasa apapun yang diperlukan perusahaan untuk melakukan aktivitas ekonomi.

Kemampuan ini disebut dengan daya beli atau sumber ekonomi.

Daya beli uang menjadi pengukur manfaat ekonomi masa datang.

Sumber selain kas mempunyai manfaat ekonomi karena dapat ditukarkan dengan kas, barang, atau jasa yang dapat digunakan untuk memproduksi barang dan jasa.

Atau karena dapat digunakan untuk melunasi kewajiban.

 

Karakteristik Aset #2: Dikuasi Oleh Entitas

Untuk dapat disebut sebagai aset, suatu obyek atau pos tidak harus dimiliki oleh entitas tetapi cukup dikuasai oleh entitas.

Pemilikan mempunyai makna yuridis atau legal.

Artinya, untuk memiliki suatu obyek diperlukan proses yang disebut transfer hak milik.

Bila pemilikan menjadi kriteria aset, maka akan banyak pos yang tidak masuk sebagai aset sehingga tidak dapat dilaporkan dalam neraca.

Dengan kata lain, pemilikan sebagai kriteria akan mengakibatkan banyak pos dilaporkan di luar neraca.

Oleh karena itu, konsep penguasaan (kendali) lebih penting daripada konsep pemilikan.

Hal ini dilandasi oleh konsep dasar mengungguli bentuk yuridis. Substansi atau tujuan dari pemilikan adalah penguasaan.

Penguasaan di sini berarti kemampuan entitas untuk mendaptkan, memelihara, menahan, menukarkan, menggunakan manfaat ekonomi dan mencegah akses pihak lain terhadap manfaat tersebut.

Dengan demikian, kepemilikan, misalnya dengan cara membeli dan secara hukum hanya merupakan salah satu cara untuk mendapatkan penguasaan atau kendali.

Menurut para ahli seperti Most, mengemukakan bahwa penguasaan atau kendali terhadap suatu obyek dapat diperoleh dengan cara sebagai berikut:
  • Pembelian
  • Pemberian
  • Penemuan
  • Perjanjian
  • Produksi/transformasi
  • Penjualan
  • Lain-lain seperti pertukaran, peminjaman, penjaminan, pengkonsignaan (by consignment) dan berbagai transaksi komersial yang diakui hukum atau kebiasaan bisnis.

Perolehan perlengkapan secara tunai adalah contoh penguasaan manfaat ekonomi karena pembelian.

Piutang dagang adalah manfaat ekonomi yang dikuasai kesatuan usaha karena penjualan.

Kendaraan sewa guna (leasing) adalah contoh manfaat ekonomi ekonomi yang dikuasai karena perjanjian/ kontrak.

Jadi, pemilikan sebenarnya hanya merupakan karakteristik pendukung karena hak yuridis yang melekat yang menguatkan pengusaan.

Dapat saja terjadi perusahaan menguasai suatu obyek karena pemberian atau hadiah.

Dan kemudian secara yuridis menguatkan penguasaan tersebut secara hukum dengan cara mencatatkannya ke pihak berwenang sebagai hak milik.

Lebih lanjut, definisi aset adalah lebih difokuskan pada manfaat ekonomi masa datang yang dikuasai oleh entitas dan baru kemudian pada obyek fisik dan pihak yang menyediakan manfaat.

Karena pemilikan bukan bagian dari definisi aset, maka manfaat yang dikuasai tidak harus mencakupi seluruh obyek fisik atau seluruh manfaat yang dimiliki/ dikuasai pihak lain.

Dua entitas atau lebih dapat menguasai secara bersama-sama satu obyek fisik atau satu bundles jasa yang disediakan pihak lain.

Misalnya, suatu entitas menyewa sebagian gudang barang dipelabuhan yang disediakan oleh otoritas pelabuhan.

 

Karakteristik Aset #3: Akibat Transaksi atau Kejadian Masa Lalu

Kriteria ketiga ini sebenarnya menyempurnakan kriteria penguasaan dan sekaligus sebagai kriteria.

Atau tes pertama pengukuran obyek sebagai aset tetapi tidak cukup untuk mengakui secara resmi dalam sistem pembukuan.

Aset harus timbul akibat transaksi atau kejadian masa lalu adalah kriteria untuk memenuhi definisi, tapi bukan kriteria untuk pangakuan.

Jadi, manfaat ekonomi dan penguasaan adalah hak atas manfaat saja tidak cukup untuk memasukkan suatu objek ke dalam aset perusahaan untuk dilaporkan dalam neraca.

Kriteria pengakuan yang lain harus dipenuhi, yaitu keterandalan, keberpautan, dan keterukuran.

Penguasaan harus didahului oleh transaksi atau kejadian ekonomi.

Sebagai contoh, manfaat baru atau kenaikan nilai karena pertumbuhan alamiah dalam industri pertanian atau kehutanan.

Tapi manfaat tersebut tidak dengan sendirinya dapat diakui sebagai aset perusahaan karena kriteria pengakuan lain juga harus dipenuhi.

Demikian juga dengan penandatanganan kontrak pembangunan gedung antara perusahaan dan kontraktor dapat diperlakukan sebagai transaksi masa lalu yang mnimbulkan aset?

Iya, transaksi tersebut menimbulkan aset, tapi tidak dengan sendirinya nilai kontrak gedung tersebut dapat diakui.

Kontrak yang belum dilaksanakan oleh salah satu pihak mempunyai status yang disebut kontrak eksekutori, yang berarti belum berlaku sebelum saatnya, atau baru berlaku pada saatnya.

Sebelum berlaku, kontrak semata-mata merupakan kesepakatan atau janji yang bersifat saling mengimbangi antara hak dan kewajiban.

Artinya, sebelum salah satu pihak berprestasi pada waktunya, hak dan kewajiban pihak lain belum terjadi sehingga nilai kontrak tidak dapat diakui.

Bagi perusahaan, manfaat ekonomi masa datang sudah cukup pasti.

Manfaat tersebut akan dikuasai perusahaan dan transaksi telah terjadi sehingga secara definisi kontrak telah menimbulkan aset tapi aset tersebut tidak dapat diakui karena kriteria lain harus dipenuhi.

 

F: Karakteristik Pendukung Aset

Selain 3 karakteristik di atas, FASB menyebutkan beberapa karakteristik pendukung aset adalah:

  • Melibatkan biaya
  • Berwujud
  • Tertukarkan
  • Terpisahkan
  • Berkekuatan hukum

Mari dibahas satu-per-satu ya…

Karakteristik Pendukung Aset #1: Melibatkan Biaya

Perolehan aset pada umumnya melibatkan pengeluaran sumber ekonomi, misalnya kas sebagai penghargaan kesepakatan (measured consideration).

Bila biaya (cost) terjadi karena perolehan suatu objek terjadi akibat pertukaran atau pembelian, obyek tersebut lebih kuat untuk masuk sebagai aset.

Suatu aset dapat diperoleh, misalnya dari hadiah yang tidak melibatkan pengeluaran sumber ekonomi.

Walaupun demikian, biaya obyek tersebut harus tetap ditentukan atau ditaksir secara layak sebagai dasar pencatatan pertama kali.

Jadi meskipun satu kesatuan usaha umumnya mengeluarkan atau mengorbankan sumber ekonomi, biaya yang terjadi tersebut tidak dengan sendirinya membentuk aset.

Esensi aset adalah lebih terletak pada manfaat ekonomi masa datang daripada terjadinya biaya.

Namun demikian, terjadinya biaya adalah hal penting untuk mengaplikasikan definisi biaya karena dua hal, yaitu:

  • Sebagai bukti peroleh suatu aset
  • Sebagai pengukur atribut aset yang cukup objektif.

 

Karakteristik Pendukung Aset #2: Berwujud

Bila suatu sumber ekonomi secara fisik dapat diamati maka hal itu memang lebih kuat untuk disebut sebagai aset.

Akan tetapi keterwujudan BUKAN kriteria untuk mendefinisikan suatu aset.

Obyek-obyek seperti hak paten, hak cipta, merk dagang dan goodwill  tetap dapat dimasukkan sebagai aset, meskipun tidak berwujud fisik.

Pada umumnya, pos-pos tidak berwujud yang masuk dalam kategori aset lancar tidak disebut sebagai aset tak berwujud (intangible)

 

Karakteristik Pendukung Aset #3: Tertukarkan

Beberapa ahli mengajukan gagasan atau argumen bahwa untuk memenuhi syarat sebagai aset, suatu sumber ekonomi harus dapat ditukarkan dengan sumber ekonomi lainnya.

Syarat ini diajukan dengan alasan bahwa manfaat ekonomi akan menjadi cukup pasti dan terukur kalau suatu sumber ekonomi mempunyai daya atau nilai tukar.

Dengan kata lain, manfaat ekonomi diturunkan dari daya tukar.

Syarat dan argumen ini ditanggapi oleh ahli yang lain yang menyatakan bahwa manfaat ekonomi tidak hanya terletak pada daya tukar tapi juga dari daya guna suatu obyek untuk diproduksi

Mesin misalnya, mungkin sekali tidak mempunyai daya tukar tapi dapat digunakan untuk menghasilkan produk.

Bahkan hampir sebagian besar aset, manfaatnya diperoleh dari penggunaan, daripada dari pertukaran.

 

Karakteristik Pendukung Aset #4: Terpisahkan

Syarat ini diajukan berkaitan dengan kebertukaran (exchangeable).

Untuk dapat ditukarkan suatu sumber ekonomi harus dapat dipisahkan dengan sumber ekonomi yang lain atau berdiri sendiri.

Syarat ini diajukan oleh seorang ahli bernama Chambers dengan alasan bahwa posisi keuangan harus ditentukan dengan pengukuran nilai berbagai aset dan kewajiban secara individual.

Kalau syarat ini dimasukkan sebagai kriteria aset, goodwill tidak akan memenuhi syarat untuk disebut dan diakui sebagai aset.

Chmabers dan Mac Neal mengajukan syarat ini karena dia tidak setuju bahwa goodwill dimasukkan sebagai aset.

Alasannya adalah pengukuran goodwill sangat subyektif dan hipotesis.

Alasan lain adalah tujuan penyajian neraca adalah melaporkan nilai bersih aset dan bukan nilai perusahaan secara keseluruhan.

Pihak yang menentang syarat keterpisahan berargumen bahwa ketertukaran dan keterpisahan hanyalah syarat untuk memperoleh manfaat suatu aset.

Lagi pula, pemasukan goodwill sebagai aset memang tidak dimaksudkan untuk menilai perusahaan secara keseluruhan.

Tapi untuk mengidentifikasi dan menilai manfaat ekonomi masa datang bagi perusahaan.

 

Karakteristik Pendukung Aset #5: Berkekuatan hukum

Penguasaan atau hak atas aset tidak harus didukung secara yuridis formal.

Klaim seperti piutang usaha tidak harus didukung oleh dokumen yang mempunyai daya paksa secara hukum untuk memenuhi definisi aset.

Memang pada umumnya, kemampuan suatu entitas untuk menguasai manfaat ekonomi timbul akibat hak-hak hukum (legal right).

Namun demikian, hak paksa yang melekat pada hak-hak hukum bukan merupakan syarat mutlak untuk mengakui adanya aset.

Jika suatu entitas dapat memperoleh dan menguasai manfaat dengan cara lain, misalnya dengan cara perjanjian atau penemuan.

*

Karakteristik pendukung tersebut lebih menguatkan atau menyakinkan adanya aset.

Tetapi tiadanya karakteristik pendukung tidak menghalangi suatu obyek untuk memenuhi syarat sebagai aset.

 

02: Pengukuran Aset (measurement)

pengukuran aset

A: Definisi Pengukuran Aset

Apa yang dimaksud pengukuran aset?

Definisi Pengukuran adalah penentuan angka satuan pengukur terhadap suatu obyek untuk menunjukkan makna tertentu obyek tersebut.

Obyek dapat berupa barang, jasa, dan benda atau konstruk lainnya.

Makna dapat berupa nilai, luas, berat, volume, tinggi, umur, indeks, prestasi dan sebagainya.

Pengukuran bukan merupakan kriteria untuk mendefinisikan aset, tapi merupakan kriteria pengakuan aset.

Salah satu kriteria pengakuan aset adalah keterukuran (measurability) manfaat ekonomi masa datang.

Yang dimaksud pengukuran adalah penentuan jumlah rupiah yang harus dilekatkan pada aset pada saat terjadinya yang akan dijadikan data dasar untuk mengikuti aliran fisik obyek tersebut.

Dengan konsep kontinuitas usaha, pos atau sumber ekonomi akan mengalami 3 tahap perlakuan sejalan dengan kegiatan yaitu:

  1. Tahap perolehan
  2. Tahap pengolahan
  3. Tahap penjualan/penyerahan

Di tahap terkahir/ penjualan melibatkan penyerahan barang atau jasa, keluarnya sumber ekonomi.

Secara akuntansi (aliran informasi), aliran suatu sumber ekonomi atau objek harus direpresentasikan dalam jumlah rupiah, sehingga hubungan antar objek bermakna sebagai informasi.

Biaya adalah menjadi data dasar untuk mengikuti aliran fisik kegiatan ekonomi perusahaan..

Sebagai aliran informasi, biaya juga mengalami tiga tahap perlakuan akuntansi mengikuti aliran fisik, yaitu:
  1. Pengukuran, pengakuan, dan klasifikasi pertama kali pada saat terjadinya. Untuk selanjutnya seluruh kegiatan dalam tahap ini disebut pengukuran saja.
  2. Pencatatan berikutnya dalam rangka mengikuti aliran fisik aset berupa alokasi, distribusi, dan penggabungan untuk kepentingan internal/ manajerial atau untuk keperntingan biaya produk.
    Untuk selanjutnya seluruh kegiatan dalam tahap ini disebut penulusuran (tracing).
  3. Pembebanan ke pendapatan periode berjalan atau periode-periode yang akan datang. Biaya yang belum menjadi beban pendapatan (biaya) akan tetap melekat pada obyek menjadi aset perusahaan.

 

B: Pengukuran Harga Perolehan Aset

Pada  praktiknya, perolehan aset adalah proses yang tidak terjadi begitu saja selesai dalam satu kegiatan.

Tapi terdiri atas serangkaian kegiatan, misalnya:

  • menempatkan order,
  • menerima barang,
  • meneliti kecocokan,
  • mengangkut barang,
  • mencoba barang,
  • menyimpan atau menempatkan barang,
  • dan akhirnya menggunakan barang tersebut.

Tiap aktivitas biasanya melibatkan pengorbanan sumber ekonomi.

Oleh karena itu, besar kecilnya harga perolehan aset yang harus dicatat pertama kali sebagai pengukur suatu aset pada saat perolehan ditentukan oleh dua hal, yaitu:

  • Batas aktivitas yang disebut perolehan
  • Jenis penghargaan

Mari dibahas satu-per-satu ya…

(1): Batas Aktivitas

Batas aktivitas berkaitan dengan masalah unsur pengorbanan sumber ekonomi apa saja yang membentuk harga suatu aset.

Secara teoritis dan sebagai ketentuan umum, batas akhir kegiatan memasukkan unsur harga sebagai bagian dari harga perolehan aset adalah saat dimulainya penggunaan aset.

Dengan kata lain, secara konseptual:

pembentuk harga perolehan suatu aset (baik aset berwujud atau aset tidak berwujud) adalah semua pengeluaran (pengorbanan sumber ekonomi) yang terjadi atau yang diperlukan akibat aktivitas perolehan suatu aset sampai ditempatkan dalam kondisi siap dipakai atau berfungsi sesuai dengan tujuan perolehannya.

Sebagai contoh:

Jumlah rupiah pengeluaran untuk balik nama pembelian sebidang tanah.

Dan jumlah rupiah pengeluaran untuk mempersiapkan tanah tersebut harus dimasukkan sebagai harga tanah tersebut.

Bila sebuah gedung dibangun sendiri dengan menggunakan fasilitas yang dimiliki perusahaan sendiri.

Maka hal yang perlu diperhatikan adalah semua jumlah rupiah yang terjadi yang cukup beralasan untuk dikaitkan dengan pembangunan gedung tersebut.

Seperti:
  • Jasa arsitek
  • Pengeluaran tidak langsung (overhead) lainnya

Harus dimasukkan dalam harga bangunan tersebut.

Jumlah rupiah pengeluaran untuk menyimpan dan mengasuransikan barang dagangan selama dalam periode persiapan untuk dijual adalah bagian dari harga barang dagangan tersebut.

Pajak dan pengeluaran tambahan lainnya yang wajar yang berkaitan dengan pembangunan sebuah kawasan pemukiman atau real estate selama periode pengorganisasian, pengembangan, dan pembangunan.

Sampai siap dipakai atau dijual adalah jumlah rupiah pengeluaran yang sah dan wajaruntuk dilekatkan pada harga real estat tersebut.

Walaupun demikian, secara teknis pembukuan unsur-unsur harga tersebut tidak harus dicatat dalam satu akun untuk keperluan analisis internal.

Misalnya berbagai pengeluaran untuk mendapatkan persediaan barang, tidak harus dicatat dalam satu akun persediaan barang.

Tapi dicatat dalam akun pembantu seperti:
  • pembelian
  • biaya pengangkutan pembelian
  • asuransi pembelian barang

Hal seperti ini adalah praktik yang sehat karena akan menghindari pengaburan antara harga utama dan harga sementara.

Harga utama adalah unsur harga yang mempresentasikan penghargaan kesepakatan pada waktu suatu aset diperoleh atau pada saat pertukaran.

Pada umumnya, pertukaran aset adalah aktivitas utama dalam serangkaian aktivitas perolehan suatu aset sampai aset siap digunakan.

 

(2): Jenis Penghargaan Aset

Masalah ini berkaitan dengan penentuan harga utma yang harus dicatat.

Dalam transaksi pertukaran, kesepakatan harga dapat dinyatakan dalam berbagai bentuk sumber ekonomi atau instrumen yang diserahkan oleh perolehan aset.

Instrumen tersebut dapat berupa misalnya uang tunai, barang, atau lainnya seperti saham dan obligasi.

Bentuk instrumen mempengaruhi dasar penentuan harga utama.

Perolehan aset dapat terjadi dari transaksi atau kejadian yang melibatkan kas atau non kas.

Agar pemberian harga yang telah disepakati dapat dicatat dalam sistem akuntansi, kesepakatan harga tersebut harus dinyatakan dalam satuan uang.

Persyaratan ini akan mudah dilakukan jika penghargaan tersebut berwujud uang tunai (kas).

Seluruh jumlah rupiah yang disepakati sebagai penghargaan pada saat transaksi akan membentuk harga yang paling objektif.

Karena tidak lagi melibatkan interpretasi atau pertimbangan penilaian.

Bila transaksi terjadi dalam mekanisme pasar bebas antara pihak independen harga tunai adalah pengukur aset yang paling valid dan objektif.

Jika sumber ekonomi non kas adalah penghargaan yang digunakan dalam transaksi.

Pengukur ideal untuk menentukan harga aset yang diperoleh adalah jumlah rupiah uang tunai yang akan diperoleh seandainya sumber ekonomi tersebut dijual dulu secara tunai kepada umum.

Harga barang atau jasa yang diperoleh secara tunai adalah jelas merupakan jumlah rupiah uang yang dibayarkan.

Sedangkan harga barang atau jasa yang diperoleh melalui pertukaran dengan barang atau jasa lain adalah jumlah rupiah tunai yang secara implisit melekat pada nilai jual barang atau jasa yang diserahkan dalam pertukaran tersebut.

Jumlah rupiah melekat ini disebut jumlah setara tunai atau harga tunai terkandung atau implisit (implied cash cost) dari wujud penghargaan yang diserahkan oleh pemeroleh aset.

Bila aset diperoleh tanpa penghargaan, misalnya hadiah, maka harga aset ditentukan atas dasar setara tunai.

Atau harga tunai terkandung aset yang diterima pada saat transaksi atau kejadian.

Dan berikut ini akan kita bahas beberapa dasar pengukuran harga untuk transaksi atau kejadian perolehan aset dengan instrumen selain KAS dan konsep dan teori yang melandasinya.

Let’s dive rigth in…

 

#1: Nilai Aset dari Barter

Dalam barter, pertukaran aset adalah perolehan aset (biasanya aset berwujud atau non moneter) dengan penghargaan berupa aset berwujud atau non moneter lainnya.

Bila hal ini terjadi, pengukuran aset yang diperoleh bergantung pada apakah aset yang dipertukarkan sejenis atau tak sejenis.

 

#2: Saham Sebagai penghargaan

Saham sebagai penghargaan adalah salah satu bentuk perolehan aset dengan barter.

Dalam beberapa kasus transaksi yang menggunakan saham perusahaan sebagai penghargaan untuk barang dan jasa yang diperoleh.

Nilai nominal atau pun nilai riil untuk tiap saham tidak dapat merepresentasikan harga yang sebenarnya pada saat transaksi.

Pengukur yang tepat untuk menetukan harga dalam situasi semacam itu, adalah jumlah rupiah uang tunai yang akan diterima oleh perusahaan, seandainya perusahaan menerbitkan saham-saham yang digunakan untuk penghargaan di atas.

 

#3: Harga Aset dalam Reorganisasi

Bila suatu perusahaan sudah berjalan atau beroperasi cukup lama kemudian mengalami re-organisasi.

Perusahaan tersebut biasanya tidak mempunyai data harga yang memadai untuk menentukan harga aset yang dikuasainya.

Karena tujuan reorganisasi adalah menentukan nilai perusahaan pada saat tersebut.

Maka diperlukan taksiran nilai yang wajar seluruh aset perusahaan dengan mempertimbangkan kondisi aset dan keadaan pasar pada waktu itu.

Dalam keadaan seperti itu, pengukuran harga harus didasarkan atas keadaan seakan-akan perusahaan ‘baru berdiri’.

Jadi dianggap aset perusahaan adalah suatu kesatuan berbagai aset yang baru saja dibeli.

 

#4: Nilai Aset dari Hadiah atau Hibah

Masalah khusus timbul bilamana barang atau jasa yang jelas-jelas mempunyai manfaat ekonomi yang besar diperoleh perusahaan tanpa harga yang berarti.

Atau dengan harga yang tidak sebanding dengan nilai ekonomi barang yang diperoleh.

Gedung dan tanahnya yang diperoleh perusahaan melalui sumbangan atau hibah adalah contoh perolehan aset tanpa biaya.

Walaupun demikian, ada alasan yang kuat untuk tetap mencatat kekayaan tersebut atas dasar harga tunai implisitnya.

Alasannya adalah setiap fasilitas faktor ekonomi yang digunakan dalam operasi perusahaan, tanpa memandang asalnya harus diperlakukan dengan seksama sebagai potensi jasa.

Oleh karena itu, pengakuan harga yang wajar diperlukan untuk menentukan secara tepat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba (earning power).

Yang biasanya ditunjukkan oleh tingkat kembalian investasi (ROI – Return of Investment).

 

#5: Nilai Aset Temuan

Kadangkala terjadi suatu sumber alam atau sarana ditemukan atau dikembangkan dan mempunyai nilai ekonomi yang jauh melebihi pengeluaran yang sebenarnya untuk memperolehnya.

Misalnya di bidang eksploitasi tambang minyak yang sangat berharga ditemukan dengan pekerjaan eksplorasi dengan biaya nominal cukup rendah dibandingkan dengan hasilnya.

Demikian juga, suatu peralatan atau teknik pemrosesan yang mempunyai harga pasar yang cukup tinggi mungkin dikembangkan dan didaftarkan hak patennya tanpa suatu pengeluaran yang sebanding dengan nilai pasar temuan tersebut.

Dalam kondisi yang khusus seperti ini, diperlukan suatu pengukur baru harga atau dasar jumlah tunai implisit.

Jumlah ini adalah jumlah rupiah uang tunai (kas) yang pasti diperlukan untuk memperoleh sumber alam atau teknik pemrosesan tersebut siap dikomersialkan.

Akan tetapi hal serupa tidak semestinya dilakukan begitu saja semata-mata untuk menaikkan nilai aset atas dasar harapan dan peramalan atau untuk memulai catatan dengan saldo yang baru.

Jadi, harus ada alasan yang kuat atau kondisi yang khusus untuk dapat melakukan pengukuran seperti di atas.

Perolehan aset melalui sumbangan ataupun temuan akan menimbulkan tambahan modal pemegang saham.

 

#6: Nilai Aset dalam Pembelian Kredit

Dengan sistem kredit, nilai waktu uang menjadi faktor yang sangat penting dalam mengukur harga yang sebenarnya.

Harga yang sebenarnya dalam transaksi kredit bukanlah berapa nilai kontrak yang harus dilunasi dalam beberapa kali angsuran.

Tapi berapa harga yang sebenarnya pada saat transaksi.

Kekeliruan sering terjadi karena anggapan bahwa nilai nominal atau nilai jatuh tempo utang menunjukkan harga barang atau jasa yang dibeli.

Meskipun demikian, jika barang atau jasa dibeli secara kredit, maka harga yang sebenarnya adalah harga tunai implisit.

Harga tunai implisit tersebut ditentukan atas dasar jumlah rupiah yang diperlukan seandainya utang tersebut dilunasi pada saat transaksi.

Dalam hal pembayaran dilakukan dengan surat wesel, surat obligasi, atau surat tanda utang lainnya.

Maka jumlah rupiah tunai implisit diukur dengan jumlah rupiah uang tunai yang akan diterima seandainya surat berharga tersebut diterbitkan atau dijual secara umum pada saat memperoleh aset.

 

#7: Nilai Aset Ketika Ada Potongan Tunai dan Keringanan

Harga akan tercatat terlalu tinggi kalau potongan tunai (cash discount) dan keringanan-keringanan lain tidak dikurangkan terhadap harga kesepakatan.

Secara teknis pembukuan, memang dimungkinkan untuk sementara mendebit harga faktur bruto ke dalam akun aset yang bersangkutan.

Dan nantinya harus dilakukan penyesuaian untuk mengurangi jumlah yang tercatat tersebut menjadi jumlah setara tunai.

Potongan yang dimanfaaatkan oleh pembeli sering dianggap sebagai laba.

Hal ini tidak sejalan konsep yang mendasarinya, yaitu bahwa laba tidak diperoleh melalui proses pembelian atau perolehan potensi jasa.

Pembelian adalah semata-mata langkah pertama dalam upaya untuk menghasilkan pendapatan atau laba.

Oleh karena itu, sebenarnya setiap perusahaan sudah tahu pasti berapa harga yang sesungguhnya harus dibayar dalam suatu transaksi.

Dengan begitu, harga yang sesungguhnya mestinya adalah harga tunai neto (net cash price).

Pencatatan harga atas dasar harga tunai neto seting tidak dilakukan karena kebiasaan mencatat transaksi dalam jumlah rupiah yang tercantum dalam faktur.

 

C: Rugi dalam Perolehan Aset

Sebelum pendapatan terjadi yang ditimbulkan oleh upaya yang direpresentasikan oleh biaya. Harga semata-mata mengalami penghimpunan, penggabungan, dan reklasifikasi.

Harga yang terhimpun tersebut tetap merepresentasikan aset jika aset tersebut belum dikeluarkan sebagai biaya.

Akan tetapi dapat terjadi suatu hal atau keadaan yang tidak normal potensi jasa tertentu terjai menjadi tidak mempunyai kemampuan atau daya dalam menghasilkan pendapatan pada waktu mendatang.

Dalam keadaan seperti ini, dapat dikatakan bahwa manfaat ekonomi telah hangus atau menguap dan merupakan rugi.

Sebelum harga potensi jasa dinyatakan hangus, maka sebenarnya dapat dikatakan bahwa harga tersebut statusnya dalah menunggu perlakuan berikutnya.

Rugi dapat saja terjadi sebelum penjualan dilakukan atau sebelum perusahaan mulai berproduksi.

Kalau keadaan memang menunjukkan dengan jelas bahwa rugi telah diderita.

Satu-satunya perlakuan yang tepat adalah pemisahan jumlah rupiah tersebut sebagai defisit atau dalam keadaan tertentu penghapusan jumlah rupiah rugi tersebut dengan pengurangan modal.

Jadi, rugi hendaknya tidak dikapitalisasi atau diasetkan, karena kriteria manfaat ekonomi masa datang tidak dipenuhi.

 

03: Penilaian Aset

penilaian aset

A: Pengertian Penilaian Aset

Apa yang dimaksud penilaian aset?

Definisi penilaian adalah proses penentuan jumlah rupiah suatu obyek untuk menentukan makna ekonominya di masa lalu, sekarang, atau mendatang.

Jadi, jika unit moneter dijadikan satuan pengukur untuk menunjukkan makna ekonomi suatu obyek, maka pengukuran disebut dengan penilaian.

Di dalam akuntansi, istilah pengukuran dan penilaian sering tidak dibedakan karena adanya asumsi bahwa akuntansi adalah menggunakan unit moneter untuk mengukur makna ekonomi suatu obyek, pos, atau elemen.

Pengukuran biasanya digunakan dalam akuntansi untuk menunjuk proses penentuan jumlah rupiah yang harus dicatat untuk objek pada saat perolehannya.

Sedangkan penilaian biasanya digunakan untuk menunjukkan proses penentuan jumlah rupiah yang harus dilekatkan pada tiap elemen atau pos laporan keuangan pada saat penyajian.

Dalam penilaian suatu pos untuk tujuan penyajian, akuntansi dapat menggunakan berbagai dasar penilaian, bergantung pada makna yang ingin direpresentasikan melalui pos statemen keuangan.

Penialaian pos aset di maksudkan untuk menentukan berapa jumlah rupiah yang harus dilekatkan pada tiap pos aset dan apa dasar penilaiannya.

Ada berbagai dasar penilaian yang dapat digunakan untuk tujuan pelaporan aset dalam rangka menyediakan informasi.

Suatu informasi yang dapat membantu para pemakai untuk mengevaluasi posisi keuangan dan untuk memprediksi aliran kas di masa mendatang.

Konsep dasar kontinuitas usaha menempatkan aset sebagai sisa potensi jasa yang akan menjadi upaya dalam menghasilkan pendapatan.

Sehingga dasar penilaian yang paling menggambarkan makna-makna tersebut adalah biaya historis.

Akan tetapi dalam prakteknya pos-pos aset tidak hanya memiliki atribut sebagai sisa potensi jasa, tapi atribut yang lain.

Investasi jangka pendek misalnya mempunyai manfaat ekonomi karena daya tukar menjadi kas atau marketability.

Demikian juga aset moneter lainnya mempunyai tujuan pelaporan dan atribut yang berbeda.

Karena adanya berbagai dasar penilaian harus digunakan dalam penyajian agar informasi semantik yang dikandung berpaut (relevan) bagi pemakai laporan keuangan.

 

B: Tujuan Penilaian Aset

Karena aset adalah elemen pembentuk posisi keuangan sebagai informasi semantik bagi investor dan kreditor.

Maka tujuan aset adalah harus terpaut dengan tujuan laporan keuangan.

Tujuan Laporan Keuangan adalah menyediakan informasi yang dapat membantu investor dan kreditor dalam menilai jumlah, saat dan ketidakpastian aliran kas bersih ke perusahaan.

Oleh karena itu dasar penilaian aset akan relevan jika penilaian tersebut dikaitkan dengan aliran kas ke perusahaan.

Aliran kas bersih ke perusahaan dapat diprediksi melalui informasi semantik berupa:

  • Posisi Keuangan
  • Profitabilitas
  • Likuiditas, dan
  • Solvensi yang penentuannya melibatkan penilaian aset.

Jadi, tujuan penilaian aset adalah merepresentasikan atribut pos-pos aset yang berpaut dengan tujuan pelaporan keuangan dengan menggunakan dasar penilaian yang sesuai.

 

C: Konsep dan Dasar Penilaian Aset

Dasar penilaian aset menurut FASB ada 5, yaitu:

1: Historical Cost

Tanah, gedung, perlengkapan, peralatan pabrik dan persediaan dilaporkan atas dasar biaya historisnya, yaitu jumlah rupiah kas atau setaranya yang dikorbankan untuk memperolehnya.

Biaya historis ini tentunya disesuaikan dengan jumlah bagian yang telah di-depresiasi atau diamortisasi.

 

2: Current (Replacement) Cost

Beberapa persediaan disajikan sebesar nilai sekarang atau penggantinya.

Yaitu jumlah rupiah kas atau setaranya yang harus dikorbankan jika aset tertentu yang sejenis diperoleh sekarang.

 

3: Current Market Value

Beberapa jenis investasi dalam surat berharga disajikan atas dasar nilai pasar sekarang.

Yaitu jumlah rupiah kas atau setaranya yang dapat diperoleh perusahaan dengan menjual aset tersebut dalam kondisi perusahaan yang normal (tidak akan dilikuidasi).

Nilai pasar sekarang biasanya juga digunakan untuk aset yang kemungkinan akan laku dijual di bawah nilai bukunya.

 

4: Net Realizable Value

Beberapa piutang jangka pendek dan persediaan barang disajikan sebesar nilai terealisasi bersih.

Yaitu jumlah rupiah kas atau setaranya yang akan diterima (tanpa didiskon) dari aset tersebut dikurangi dengan pengorbanan (biaya) yang diperlukan untuk mengkonversi aset tersebut menjadi kas atau setaranya.

 

5: Present (or Discounted) Value of Future Cash Flows

Piutang dan investasi jangka panjang disajikan sebesar nilai sekarang penerimaan kas di masa mendatang.

Sampai piutang tersebut terlunasi dengan tarif diskon implisit dikurangi dengan tambahan kas yang mungkin diperlukan untuk mendapatkan penerimaan tersebut.

 

04: Pengakuan Aset

ilustrasi ruangan

Suatu jumlah rupiah diakui sebagai aset adalah bila jumlah rupiah tersebut timbul akibat transaksi, kejadian, atau keadaan yang mempengaruhi aset.

Pada umumnya pengakuan aset dilakukan bersamaan dengan adanya transaksi, kejadian, atau keadaan tesebut.

Disamping memenuhi kriteria aset, kriteria keterukuran, keberpautan, dan keterandalan harus dipenuhi pula.

Pengakuan aset menurut para ahli seperti Sterling, Belkaoui menunjukkan kondisi perlu dan kondisi cukup yang merupakan penguji yang cukup rinci untuk mengakui aset adalah:

A: Deteksi adanya aset (detection of existence test)

Untuk mengakui aset harus ada transaksi yang menandai timbulnya aset.

B: Sumber ekonomi dan kewajiban

Untuk mengakui ase adalah suatu obyek harus merupakan sumber ekonomi yang langka, dibutuhkan dan berharga.

C: Berkaitan dengan entitas

Untuk mengakui aset kesatuan usaha harus mengendalikan atau menguasai obyek aset.

D: Mengandung nilai

Untuk mengakui aset adalah suatu obyek harus mempunyai manfaat yang terukur secara moneter.

E: Berkaitan dengan waktu pelaporan

Untuk mengakui aset, semua penguji di atas harus dipenuhi pada tanggal pelaporan (tanggal neraca).

F: Verifikasi.

Untuk mengakui aset, harus ada bukti pendukung untuk menyakinkan bahwa kelima penguji di atas terpenuhi.

 

05: Penyajian Aset

menyusun laporan aset

Prinsip akuntansi berterima umum (PABU), terutama standar akuntansi keuangan menetapkan penyajian dan pengungkapan tiap pos-pos aset.

Walaupun aset didefinisikan secara umum sebagai manfaat ekonomi masa datang yang dikuasai perusahaan dan yang benar-benar timbul dari transaksi yang sah.

Tiap pos aset didefinisikan lebih lanjut atau spesifik sesuai dengan sifat pos tersebut.

Pengungkapan dan penyajian pos-pos aset harus dipelajari dari standar yang mengatur tiap pos.

Secara umum, prinsip akuntansi berterima umum memberi pedoman penyajian dan pengungkapan aset adalah sebagai berikut:

  1. Aset disajikan di sisi debit atau kiri dalam neraca berformat akun atau di bagian atas dalam neraca berformat laporan.
  2. Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar dan tetap.
  3. Aset diurutkan penyajiannya atas dasar likuiditas atau kelancarannya. Yang paling lancar dicantumkan pada urutan pertama.
  4. Kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan pos-pos tertentu harus diungkapkan, misalnya metode depresiasi aset tetap dan dasar penilaian persediaan barang.

 

06: Kesimpulan

Aset adalah komponen neraca pembentuk informasi semantik berupa posisi keuangan dan merepresentasikan potensi jasa fisik dan non fisik yang memampukan badan usaha menyediakan barang dan jasa.

Secara resmi definisi aset adalah sebagai manfaat ekonomi masa datang yang cukup pasti yang dikuasai oleh suatu entitas sebagai akibat transaksi atau kejadian masa lalu.

Manfaat aset adalah ditunjukkan oleh potensi jasa atau utilitas yang melekat padanya.

Yaitu suatu daya atau kapasitas langka yang dapat dimanfaatkan kesatuan usaha dalam upayanya untuk mendatangkan pendapatan melalui kegiatan ekonomi yaitu konsumsi, produksi dan pertukaran.

Atas dasar konsep substansi daripada bentuk, suatu obyek cukup dikuasai dan tidak perlu dimiliki oleh kesatuan usaha untuk dapat disebut sabagai aset perusahaan.

Penguasaan dapat diperoleh melalui:
  • pembelian
  • pemberian
  • penemuan
  • perjanjian
  • produksi
  • penjualan
  • pertukaran
  • peminjaman
  • penjaminan
  • dan berbagai transaksi komersial lainnya.

Penguasaan harus didahului oleh transaksi atau kejadian ekonomi. Bahwa aset harus timbul karena transaksi atau kejadian masa lalu adalah kriteria untuk memenuhi definisi.

Tapi bukan kriteria untuk pengakuan.

Manfaat ekonomi dan penguasaan atau hak atas manfaat saja tidak cukup untuk memasukkan suatu objek ke sebagai aset perusahaan yang akan dilaporkan melalui laporan keuangan (neraca).

Kriteria pengakuan yang lain harus dipenuhi, yakni keterandalan, keberpautan, dan keterukuran.

Jadi, definisi aset harus dibedakan dengan pengakuan aset.

Karakteristik Aset

Karakterisitik pendukung aset adalah:
  • melibatkan biaya,
  • berwujud
  • tertukarkan
  • terpisahkan
  • penegasan atau kekuatan secara legal

karakteristik pendukung ini lebih menguatkan adanya, tapi tidak harus dipenuhi untuk memasukkan suatu objek sebagai aset.

Nilai aset secara umum didasarkan pada nilai pertukaran dengan mempertimbangkan objektivitas penilaian dan relevansi terhadap aliran kas.

Oleh karena itu, tiap dasar penilaian mempunyai keunggulan dan kelemahan serta kondisi keterterapannya.

Pengakuan dan penyajian aset biasanya ditentukan dalam standar akuntansi yang mengatur tiap pos aset.

Masalah akuntansi yang menyangkut pengakuan biasanya berkaitan dengan masalah:

“apakah suatu biaya atau jumlah rupiah yang terlibat dalam transaksi, kejadian, atau keadaan tertentu dapat diasetkan?”

Hal ini biasanya berkaitan dengan antara lain:

  • sewa guna (leasing),
  • bunga selama masa konstruksi aset tetap,
  • riset dan pengembangan,
  • eksplorasi minyak dan gas bumi,
  • rugi selisih kurs valuta asing, dan
  • sumber daya manusia.

Demikian yang dapat saya share, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.

***

manajemen keuangan dan SOP